tirto.id - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, TB Ace Hasan Syadzili membantah jika dukungan partainya kepada Khofifah Indar Parawansa sebagai calon gubernur (Cagub) Jawa Timur karena faktor restu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ace menyebut, hal itu murni karena elektabilitas Khofifah.
“Tentu kami mendukung Khofifah karena elektabilitasnya, dan beliau mempunyai kompetensi untuk memimpin Jawa Timur. Bukan karena Pak Jokowi,” kata Ace, di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10/2017).
Ace juga membantah dukungan kepada Khofifah akan membuat hubungan Golkar dengan PDIP menjadi renggang karena beda sikap terkait Pilgub Jawa Timur 2018. Dalam hal ini, PDIP lebih memilih bekerja sama dengan PKB mengusung Saifullah Yusuf (Gus Ipul) daripada berkoalisi dengan Golkar.
“Terkait perbedaan dengan PDIP, saya kira ini prosesnya masih sangat panjang. Koalisi bisa dimungkinkan dengan siapa saja,” kata Ace.
Saat ini, Ace menyatakan Partai Golkar telah melakukan komunikasi dengan Nasdem dan Partai Demokrat yang diklaim Ace telah sama-sama menyatakan dukungan kepada Khofifah. “PPP dan Hanura kami belum komunikasi,” kata Ace.
Hal senada diungkapkan Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat DPP Partai Golkar, Roem Kono. Ia menegaskan, dukungan partai besutan Setya Novanto kepada Khofifah itu tidak terkait dengan restu Presiden Jokowi.
"Pak Jokowi memang sudah oke. Tapi itu kan ke pribadi Bu Khofifah sebagai menteri. Bukan berarti presiden mendukung," kata Roem saat dihubungi Tirto, Rabu.
Roem menegaskan, dukungan Partai Golkar kepada Khofifah telah disepakati melalui Rapat Pleno Pilkada DPP Partai Golkar yang diselenggarakan pada Senin (2/10/2017). “Kami sudah pasti dukung Khofifah. Tapi memang belum ada nama yang dicalonkan sebagai wakil. Kalau ada partai lain silakan,” kata Roem.
Baca juga:Menilik Kans Khofifah di Pilgub Jawa Timur 2018
Khofifah Harus Mundur
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Wilayah Indonesia 1 DPP Partai Golkar, Nusron Wahid menyatakan, partainya telah resmi mendukung Khofifah sebagai calon gubernur pada Pilgub Jawa Timur 2018.
“Kami dukung Khofifah. Itu final. DPP Golkar tadi sudah memutuskan dukung Khofifah,” kata Nusron di sela-sela Rapat Pleno Pilkada DPP Golkar pada 2 Oktober lalu.
Namun demikian, kata Nusron, pihaknya memberikan catatan bagi Khofifah agar mundur dari jabatannya sebagai menteri di Kabinet Kerja jika mau maju sebagai cagub.
Pernyataan Nusron tersebut diperkuat oleh Wasekjen DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzili. Menurut dia, sudah menjadi keharusan bagi pejabat yang ingin maju pilkada mundur dari jabatannya apabila sudah resmi mendaftarkan diri sebagai calon.
“Aturannya di PKPU begitu memang,” kata Ace.
Baca juga:PDIP Siapkan 4 Nama untuk Dampingi Gus Ipul di Pilgub Jatim
Hal senada juga ditegaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia meminta menteri yang akan mencalonkan diri dalam pilkada untuk secepatnya mengundurkan diri dari Kabinet Kerja. “Ya, mesti kampanye kan, kalau kampanye, ya keluar dari kabinet,” kata Kalla, seperti dikutip Antara, Selasa kemarin.
Lebih lanjut, Kalla mengatakan, menteri yang ingin maju menjadi kepala daerah harus segera mengundurkan diri agar Presiden Joko Widodo dapat segera melantik menteri baru sehingga posisi yang ditinggalkannya tidak kosong terlalu lama.
Saat ini, terdapat dua nama menteri Kabinet Kerja yang telah bersiap untuk maju dalam pilkada serentak 2018, yaitu Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Puspayoga yang berencana maju di Pilgub Bali.
Baca juga:Tahap Demi Tahap Khofifah Bertarung di Pilgub Jatim
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Abdul Aziz