tirto.id - Keuskupan Timika menyerukan agar aparat keamanan Indonesia dengan kelompok pro kemerdekaan Papua melakukan gencatan senjata. Hal itu dilakukan guna mengakhiri konflik bersenjata yang berkepanjangan di Kabupaten Intan Jaya, Papua.
Menanggapi hal itu, Menkopolhukam Mahfud MD mengklaim TNI-Polri melindungi warga sipil di Papua.
“Saya mengikuti terus perkembangan termasuk seruan keuskupan Timika dan LBH Papua. Saya juga memantau pembaruan terkini dari Polri, TNI, dan BIN. Saya juga minta aparat Polri dan TNI melakukan tindakan terukur agar tidak terjadi korban masyarakat sipil,” kata dia ketika dihubungi wartawan, Senin (1/11/2021).
Mahfud menyebut kelompok pro kemerdekaan Papua kerap menyerang dari belakang dan menjadikan warga sipil sebagai tameng dan korban.
“Kesan kami OPM itu selalu mengambil momentum untuk menarik perhatian luar negeri. Saat ini Presiden sedang di luar negeri dan bertemu dengan tokoh-tokoh G20. OPM memanfaatkan momentum itu,” jelas Mahfud.
Padahal di lembaga-lembaga resmi internasional, lanjut Mahfud, masalah separatisme Papua tidak pernah diagendakan. "Dunia internasional melihat Papua seperti melihat daerah-daerah lain, misalnya masalah penyelamatan lingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat, bukan soal disintegrasi," imbuhnya.
Pastor Agustinus S Elmas, salah satu pastor Keuskupan Timika menyatakan konflik bersenjata di Kabupaten Intan Jaya dan beberapa wilayah di Papua menyebabkan banyak korban, termasuk anak, dan membuat penduduk mengungsi.
“Demi kewajiban kami untuk praktikkan hak asasi manusia, berseru kepada kedua belah pihak yang sedang berperang agar segera mengadakan gencatan senjata dan memulai dialog untuk mendatangkan damai sejahtera yang lestari," ucap Agustinus di Rumah Transit Bobaigo Keuskupan Timika, Minggu (31/10/2021), dikutip dari Antara.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Gilang Ramadhan
