tirto.id - Kementerian Sosial (Kemensos) RI menanggapi pernyataan Dirut Perum Bulog Budi Waseso bahwa ia akan mengundurkan diri jika bantuan pangan nontunai (BPNT) sebagai pengganti beras sejahtera (rastra) akan dikelola oleh Kementerian Sosial.
Buwas juga memprotes saat Pemerintah akan memberikan porsi lebih besar pada swasta untuk mengelola beras bantuan untuk rakyat yang seharusnya diamanatkan pada Bulog.
Mengenai pernyataan tersebut, Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial (Kemensos) Andi ZA Dulung menjelaskan, skema yang dilakukan Kemensos ini merupakan langkah pemerintah untuk segera mengeluarkan beras Bansos yang sudah banyak tertumpuk di Bulog.
"Kemensos tidak pernah menyalurkan beras, yang menyalurkan beras kan Bulog atau swasta. Rastra disupply oleh Bulog BPNT disupply oleh umum termasuk Bulog didalamnya," jelas dia kepada Tirto, Rabu (3/7/2019).
Ia menjelaskan rastra merupakan program Kementerian Sosial. Untuk membagikan beras bantuan dari pemerintah tersebut, Kementerian Sosial membagikan bantuan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui penugasan kepada Bulog.
"Rastra itu program Kementerian Sosial [kami] membagikan beras ke KPM melalui penugasan ke Bulog. Jumlah penerima Bansos Pangan 15,2 juta KPM. BPNT itu Kemensos membagikan uang ke KPM via rekening Himbara [Himpunan Bank Negara], untuk digunakan membeli beras dan telur di pasar atau warung di sekitar rumahnya," jelas dia.
Ia menjelaskan, program rastra yang saat ini akan dikelola swasta sejak tahun 2017 sudah mulai digantikan oleh program BPNT.
"Sejak 2017 BPNT dimulai, berangsur rastra digantikan menjadi BPNT sekarang sudah 12,5 juta BPNT dan Rastra sisa 2,5 juta. Insyaallah akhir tahun sudah enggak ada Rastra, diganti menjadi BPNT," tandas dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Maya Saputri
