Rencana Aksi 299: Tidak Ada Imbauan dari PBNU Agar Ikut Demo

tirto.id - Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kiai Haji Abdul Moqsith Ghazali menjelaskan bahwa PBNU mengikuti arahan dari Ketua Rois A’am PBNU, Kiai Haji Ma’aruf Amin untuk tidak ikut dalam aksi 299.

Ia menjelaskan bahwa PBNU tidak mengeluarkan imbauan sama sekali agar warganya mengikuti aksi 299 yang dimulai pada pukul 06.00 WIB besok, Jumat (29/9/2017). “Warga NU kan sebagian dari kalangan petani, buruh, dan lain-lain. Nah, demo itu kan sebagiannya pekerjaan para elit, para politisi yang punya tendensi-tendensi politik tertentu,” kata Moqsith.

“Maka tidak ada imbauan apapun dari PBNU untuk ikut bagian dari demo besok,” lanjutnya.

Dalam aksi damai itu, para peserta aksi menuntut pembatalan Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 dan keseriusan pemerintah dalam mencegah kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dalam hal ini, kata Moqsith: “Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tidak menganjurkan untuk ikut demo dalam 299 mengenai kasus PKI.” Kasus tersebut dikatakan Moqsith sudah berlalu puluhan tahun yang lalu dan kebijakan pemerintah sudah jelas bahwa “PKI terlarang di Indonesia.”

Kendati demikian, Moqsith mengatakan bahwa PBNU tidak melarang anggotanya yang ingin ikut aksi tersebut, tetapi tidak boleh mendompleng nama PBNU.

Dalam politik demokrasi, kata dia, siapa saja bebas untuk mengikuti aksi tertentu dan tidak dilarang oleh undang-undang, tapi mereka yang tidak mau ikut tentu tidak boleh dipaksa. “Karena itu yang mau bekerja, bekerja lah, yang mau ngantar anak, ngantar anak. Tidak usah ikut. Beda halnya dengan salat, kalau tidak salat baru berdosa,” tegasnya.

Perihal adanya ideologi PKI yang katanya masih berkembang, Moqsith menilai bahwa hal itu tentu sulit untuk dibuktikan karena berkaitan dengan pikiran seseorang. Tapi ia meyakini kalau anggota PKI yang masih ada sekarang pun sudah cukup tua untuk bisa melakukan mobilisasi massa bergabung dalam PKI. “Sangat kecil sekali (kemungkinan mereka berencana bangkit),” katanya.

Bahkan ada sebagian dari mereka yang “sudah melakukan pertobatan.” Menurutnya yang tersisa sekarang adalah generasi anak-anak dari anggota PKI zaman dulu. Keturunan PKI ini pun belum tentu memiliki ideologi PKI dan tidak boleh dicap sebagai PKI tanpa bukti terlebih dahulu. Meski orangtuanya PKI, tapi dosa orangtua tidak ditanggung anaknya.

“Kita harus bertindak adil terhadap anak-anak PKI. Anak PKI belum tentu PKI. Kita tahu bahwa banyak sekali anak PKI yang mondok pesantren belajar menjadi ustaz, belajar mengaji, dan sebagainya. Tidak ada dosa warisan dalam ajaran Islam,” tegasnya lagi.