Rehabilitasi Pasca bencana di Aceh Capai 797,7 Hektar

tirto.id - Rehabilitasi tambak yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh telah mencapai 797,70 hektar hingga 1 September 2026. Capaian tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Berdasarkan data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, total tambak yang telah direhabilitasi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara mencapai 800,04 hektare dari total sasaran pemulihan seluas 31.248,34 hektare.

Aceh menjadi wilayah dengan capaian rehabilitasi terbesar, disusul Sumatera Barat seluas 2,34 hektare. Sementara itu, pekerjaan fisik rehabilitasi tambak di Sumatera Utara dijadwalkan dimulai pada September 2026 setelah proses penetapan lokasi rampung.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan penanganan tambak terdampak bencana mencapai 5.900 hektar sepanjang 2026. Rehabilitasi di sejumlah wilayah Aceh bahkan ditargetkan memungkinkan petambak kembali melakukan panen pada November mendatang.

Direktur Prasarana dan Sarana Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Enggar Sadtopo, mengatakan percepatan rehabilitasi akan dilakukan mulai September dengan memanfaatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) serta mengoptimalkan anggaran reguler.

“KKP berupaya melakukan refocusing agar target luasan rehabilitasi dapat terus bertambah,” ujar Enggar merujuk keterangan resmi pada Senin (7/9/2026).

Menurut Enggar, percepatan pemulihan juga dilakukan melalui sinergi dengan pemerintah daerah, termasuk pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Pembagian lokasi dan sumber pembiayaan dilakukan agar program rehabilitasi berjalan lebih cepat sekaligus menghindari tumpang tindih anggaran.

Ia mencontohkan, tambahan TKD di Aceh dialokasikan untuk rehabilitasi saluran irigasi sepanjang sekitar 100 kilometer. Sementara di Sumatera Barat, dukungan TKD diarahkan untuk rehabilitasi kolam.

“Penting untuk mensinergikan dan menyinkronkan anggaran yang tersedia di pusat dan daerah, baik melalui tambahan TKD maupun sumber anggaran daerah lainnya. Jadi, kami berbagi lokasi,” katanya.

Selain memperbaiki kondisi fisik tambak, KKP juga menyalurkan bantuan benih dan pakan kepada petambak. Pendampingan turut diberikan hingga masa panen melalui penyuluh yang berada di masing-masing kabupaten dan kota.

Di Aceh, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Aceh Utara diproyeksikan menjadi wilayah pertama yang melaksanakan panen dari tambak hasil rehabilitasi pada November 2026. Wilayah lainnya akan menyusul secara bertahap sesuai perkembangan pekerjaan di lapangan.

“November kemungkinan sudah ada yang panen seperti di Pidie Jaya, Lhokseumawe, dan Aceh Utara,” kata Enggar.

KKP juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk membenahi jaringan irigasi yang mendukung aktivitas tambak. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran pasokan air sehingga tambak yang telah direhabilitasi dapat kembali produktif.

“Untuk masalah irigasi ini ada di PU. Kami akan segera berkoordinasi agar para petambak bisa segera kembali merawat tambak dan punya sumber penghasilan,” ujarnya.

Sementara itu, Kaposkowil Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, menilai capaian rehabilitasi tambak seluas 797,70 hektar merupakan bukti efektivitas kerja sama lintas sektor dalam mempercepat pemulihan pascabencana.

Safrizal mengapresiasi langkah cepat KKP bersama pemerintah daerah di Aceh yang menempatkan pemulihan mata pencaharian masyarakat pesisir sebagai salah satu prioritas utama.

“Capaian ini menunjukkan bahwa koordinasi percepatan yang kita lakukan berjalan pada jalur yang benar,” ujar Safrizal.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa target pemulihan masih cukup besar sehingga keberlanjutan program harus terus dikawal. Menurutnya, terdapat tiga hal utama yang perlu diperkuat, yakni sinergi anggaran, pengawalan produktivitas tambak, serta integrasi infrastruktur pendukung.

Ketiga aspek tersebut dinilai menjadi kunci agar rehabilitasi tambak tidak berhenti pada perbaikan fisik, tetapi mampu mengembalikan produktivitas tambak sekaligus memulihkan sumber penghasilan masyarakat pesisir yang terdampak bencana.

(INFO KINI)