Menuju konten utama

Rasio Guru dan Murid Tertinggi Berada di Kisaran 0,05

Data BKN menunjukkan rasio guru dan murid tertinggi justru berada di Provinsi Kalimantan Tengah, Maluku, Papua, dan Sulawesi Tengah, dengan rasio 0,05.

Rasio Guru dan Murid Tertinggi Berada di Kisaran 0,05
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Mendikbud Anies Baswedan (kiri) berdiskusi dengan peserta Guru Garis Depan (GGD) usai upacara pelepasan di halaman Istana Negara, Jakarta, Senin (25/5). Presiden melepas 798 GGD yang akan bertugas di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal di seluruh Indonesia antara lain di Papua, Papua Barat, Aceh, dan Nusa Tenggara Barat untuk mewujudkan pemerataan fasilitas dan pelayanan pendidikan serta peningkatan kualitas pendidikan. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma.

tirto.id - Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan analisis perhitungan kuantitas guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar di provinsi dari aspek rasio jumlah guru dan murid. Data BKN menunjukkan rasio guru dan murid tertinggi justru berada di Provinsi Kalimantan Tengah, Maluku, Papua, dan Sulawesi Tengah, dengan rasio 0,05.

“Daerah-daerah itu selalu dikeluhkan mengalami kekurangan guru,” kata Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan dalam siaran persnya yang diterbitkan dalam laman setkab, Selasa (31/1/2017).

Sementara itu, Ridwan menambahkan rasio terendah dengan angka 0,02, berada di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Kepala Biro Humas BKN itu juga mengemukakan, berdasarkan komposisi rasio guru-murid tersebut, justru beberapa daerah yang selama ini dianggap mengalami kekurangan guru berada pada kisaran 0,03 – 0,05.

“Hal ini berindikasi masih terjadinya ketimpangan perhitungan kebutuhan guru terhadap jumlah murid di daerah, yang berdampak dalih pengangkatan tenaga honorer tanpa perhitungan dan analisis yang memadai (Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja),” tutur Ridwan.

Guna mendapatkan informasi sebaran guru dan murid hingga lingkup kabupatan dan kota, BKN siap mendukung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) selaku leading sector dalam hal ini, kata Ridwan.

Persoalan sebaran guru yang dinilai masih belum proporsional antar satu daerah dengan daerah lain di Indonesia ini sempat menjadi bahan perhatian Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, 19 Januari lalu.

Baca juga artikel terkait GURU atau tulisan lainnya dari Mutaya Saroh

tirto.id - Pendidikan
Reporter: Mutaya Saroh
Penulis: Mutaya Saroh
Editor: Mutaya Saroh