tirto.id - Bus-bus mangkrak milik Pemprov DKI Jakarta ramai diperbincangkan di media sosial. Nama bekas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias BTP ikut diseret-seret dalam keriuhan itu.
Kabar soal bus mangkrak muncul selepas warganet "menyerang" Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesan terkait instalasi bambu Getah Getih di Bundaran HI. Adalah pemilik akun twitter yang menggunakan nama pengguna Irene (@IRN_Official) yang pertama kali mengangkat masalah bus mangkrak ini, Sabtu (20/7/2019).
Di akun tersebut, ia menuliskan "Dari kemaren itu anak kolam masih aja nyinyirin seni bambu Anies Baswedan sampe seluruh kader PSI partai sok iyeh pada ikutan nge-bully Anies. Lah, ini si Ahok buang-buang busway lu gak blow up. Seluruh busway bentuk gini belian si Ahok jadi bangke, berapa puluh T tuh duit dibuang."
Akun tersebut melampirkan sebuah video yang memperlihatkan kondisi bus Transjakarta yang terbengkalai. Namun, tak jelas kapan dan di mana video tersebut diambil.
Twitan itu membuat saya mencoba mencari tahu di mana lokasi pasti bus-bus tersebut. Saya mendatangi salah satu pangkalan (pool) Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Senin (22/7/2019).
Di sana, saya melihat sekitar 10 bus gandeng Transjakarta berwarna oranye tepat di seberang tempat parkir motor. Ketika saya berencana melihat ke lokasi lain, dua petugas keamanan mengadang saya, lantaran saya tak mengantongi surat izin dari manajemen PPD.
Namun, salah seorang sekuriti sempat membenarkan kalau di lokasi tersebut banyak bus yang tak terurus. "Di dalam, mungkin ada sekitar 60 buah," kata dia kepada saya, Senin pagi.
Penjelasan TransJakarta
Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) Agung Wicaksono tak menampik keberadaan bus terbengkalai itu. Namun, ia menyebut, bus dalam video itu milik PT Sapta Guna Daya Prima yang terlibat kasus hukum pada 2013, sehingga tak ada kaitannya dengan PT Transportasi Jakarta.
"PT Sapta Guna sudah dinyatakan pailit, sudah diambil alih kurator, lokasi di Dramaga, Bogor," kata Agung saat saya klarifikasi, Senin sore.
Terkait bus yang ada di pool PPD Ciputat, kata Agung, tak ada kaitannya dengan bus yang ada dalam video di media sosial. Ia mengklaim tengah mengurusi bus-bus yang ada di PPD Ciputat.
"PPD dalam proses memenuhi kewajiban denda sebelum bus tersebut bisa dioperasikan," jelasnya.
Pada 2013, Pemprov DKI melakukan pengadaan bus Transjakarta sebanyak 656 unit dalam 14 paket lelang dengan nilai transaksi Rp1,1 triliun.
Empat paket lelang sebanyak 125 unit senilai Rp564,93 miliar telah dibayarkan, sedangkan sisanya 531 unit dimasukkan ke dalam 10 paket lelang dan baru dibayarkan oleh Pemprov DKI sebesar 20%.
Belakangan, Pemprov DKI tidak menerima dan tak mau melunasi 531 unit armada bus Transjakarta itu karena dinilai bermasalah. Hal tersebut ditegaskan Wakil Gubernur DKI Jakarta saat itu, BTP.
Keputusan itu menurut BTP, bukan tanpa alasan. Ratusan unit bus yang didatangkan dari negeri Tiongkok itu dinilai terindikasi korupsi, karena ada penggelembungan anggaran. Kemudian, ada sampel mesin berkarat pada 14 unit bus dan diduga merupakan barang bekas.
Dugaan BTP benar belaka. Udar Pristono, Kepala Dinas Perhubungan DKI pada 2013, kemudian menjadi terpidana kasus ini. Namun, Udar sempat mengaku heran dengan instruksi dari BTP yang tidak mau melunasi pembayaran 531 unit bus.
Kala itu, Udar menaksir armada bus itu terancam mangkrak di pool Ciputat--tempat yang saya datangi Senin pagi--.
Masih Dipelajari
Saya pun mencoba mengklarifikasi kembali soal masalah ini kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Namun, Syafrin enggan menjabarkan tentang bagaimana nasib bus terbengkalai eks PT Sapta Guna Daya Prima itu. Saat ini, ia mengaku sedang mempelajari kasus 2013 itu.
"Nanti saya pelajari dulu, ya," kata Syafrin saat saya klarifikasi di Kompleks DPRD DKI.
Menurut Syafrin berkata Dinas Perhubungan DKI Jakarta sudah mendapat rekomendasi dari beberapa pihak agar tak menggunakan ratusan bus terbengkalai tersebut. Syafrin pun mengatakan kasus PT Sapta pernah dibawa ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
"Tapi belum ada hasilnya sampai sekarang," kata dia.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Gilang Ramadhan
