tirto.id - Pemerintah tengah menyusun aturan agar makin banyak daerah memiliki transportasi umum berkonsep Bus Rapid Transit (BRT) seperti yang saat ini diterapkan Jakarta dengan konsep TransJakarta.
Aturan yang dimaksud terkait pengadaan dan skema pembayaran jasa angkutan BRT. Dengan aturan baru ini, penyediaan dan pengelolaan BRT tak akan dibebankan ke pemerintah daerah (Pemda) melainkan diserahkan ke swasta.
Pemda, nantinya hanya tinggal membayar jasa angkutan yang telah dilakukan pihak swasta tersebut. Konsep ini diberi nama buy the service.
"Jadi buy the service ini adalah suatu skema baru kita untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dari sektor transportasi umum," kata Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi di Jakarta, Senin (1/7/2019).
Dalam aturan yang rancangannya tengah disusun ini, akan ditetapkan ‘aturan main’ dasar penghitungan jasa yang harus dibayarkan Pemda.
“Kita tinggal bayar berapa kali pelayanan saja dalam satu hari misalnya,” jelas dia.
Skema ini, lanjut dia, disusun karena selama ini konsep penyediaan layanan BRT oleh sejumlah Pemda dianggap tak berjalan mulus dan sesuai yang diharapkan.
"Akhirnya munculah buy the service ini, artinya semuanya dari pusat juga punya anggarannya," ujar Budi.
Namun, sebelum aturan ini benar-benar diterapkan, terlebih dahulu akan dilakukan uji coba di sejumlah wilayah untuk mengetahui untung rugi aturan ini sekaligus menguji efektivitas skema baru yang akan diterapkan.
Sedikitnya, ada 5 kota yang akan dijadikan lokasi uji coba. “Tapi mungkin dari 5 itu 3 dulu karena memang kemampuan anggaran kita. Tapi kalau ini bagus mungkin nanti akan diperbanyak," tandas dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Alexander Haryanto
