tirto.id - Beragam reaksi muncul setelah peluru menerjang lima ruangan Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan. Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) dan legislator DPR menawarkan solusi agar insiden itu tak terulang.
Sejauh ini pihak kepolisian menjadikan dua orang sebagai tersangka atas peristiwa itu. Dari hasil penyelidikan, didapati keduanya memakai senjata jenis Glock-17 yang sudah dimodifikasi dengan peluru kaliber 9 milimeter. Tapi Wakil Ketua Bidang Hukum, Etika, dan Disiplin Perbakin Henry Yosodiningrat menyangsikan temuan kepolisian. Menurut Henry, meski dimodifikasi, senjata itu tak akan bisa mencapai jarak tembak 300 hingga 600 meter.
Selain mengharap polisi mengusut tuntas kasus tersebut, Henry mengusulkan memindahkan lapangan tembak Perbakin. Sebab lokasinya hanya berjarak sekitar 600 meter dan sebagian tempat latihan menghadap ke Gedung Nusantara I DPR RI.
"Kalau memang betul itu dari lapangan tembak, enggak perlu kaca antipeluru. Pindahkan saja lapangan tembak ke tempat yang lebih aman, di luar kota apa di mana, ya dibuat indoor," kata Henry saat dihubungi reporter Tirto, Rabu (17/10/2018).
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP tersebut menganggap, memasang kaca antipeluru setebal 1,2 sentimeter membutuhkan biaya yang mahal. Maka dari itu, menurutnya, lebih baik memperkuat sistem di Perbakin.
"Berlebihan lah membuat kaca antipeluru untuk DPR. Lebih baik membuat pengamanan bagi sistem keamanan di situ," tegasnya.
Berbeda dengan Henry, Ketua DPR Bambang Soesatyo justru ingin mengusulkan pemasangan kaca antipeluru. Belakangan ia meralat usulan itu dan mewacanakan pemasangan lapisan kaca antipeluru.
Sedangkan Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Lukman Edy menuntut adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang matang dari Perbakin. Tujuannya agar tak ada lagi penggunaan senjata di luar pengawasan Perbakin.
"Kalau SOP-nya tidak betul, sekalian saja itu ganti pengurus besarnya [Perbakin]," kata Lukman saat dihubungi reporter Tirto.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra Wenny Warouw mengatakan, tak perlu kaca antipeluru untuk DPR RI. Wenny yang ruang kerjanya menjadi korban peluru dari tempat latihan Perbakin, malah berlagak satir, dia menyindir semua pihak dengan mengatakan, yang dibutuhkan adalah pembangunan semacam Tembok Cina atau Tembok Berlin yang menjadi pembatas DPR dengan Perbakin.
"DPR sana bikin tembok Cina gitu," ucapnya kesal. "Terus di Perbakin sini bikin tembok Berlin biar peluru panser pun 12,7 inci enggak tembus. Memang uang dari mana pakai kaca antipeluru? Itu kan ratusan miliar. Kalau mau pindah itu kasihan uang negara, rakyat lagi yang susah."
Rencana Anies Baswedan dan Usulan Perbakin
Wakil Sekretaris Jenderal Perbakin Robert Row menerima seluruh masukan untuk Perbakin. Namun menurutnya Lapangan Tembak Senayan yang dikelola Perbakin itu, berada di bawah naungan Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Gelora Bung Karno (GBK).
Maka dari itu, menurut Robert, Perbakin tidak bisa mengubah atau membuat bangunan tanpa izin PPK GBK. Tapi menurutnya masuk akal jika dibangun tembok pembatas untuk menghalau tembakan menyasar ke luar lokasi latihan Perbakin.
"Itu semua bisa dieliminasi dengan memaksimalkan safety yang ada. Tinggal pemerintah saja. Lapangan ini kan punya GBK. Perbakin enggak bisa seenaknya buat sembarang-sembarang di sini," ucap Robert saat dihubungi reporter Tirto.
Robert berharap, insiden peluru bersarang di Gedung Nusantara I DPR RI tersebut, menjadi momentum untuk memberi keleluasan bagi Perbakin membangun fasilitas keamanan yang memadai. Robert juga lebih senang apabila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mau mencarikan lahan dan membangun lapangan tembak yang baru.
Bagi Robert, jika lokasi latihan Perbakin dipindah, tak akan jadi masalah bagi Perbakin. Dia setuju jika lapangan tembak itu dibuat indoor atau di dalam ruangan tertutup sebab jaminan keamanan akan lebih tinggi.
"Di tengah kota juga enggak masalah. Ini bisa dibuat di indoor. Semua bisa dan lebih aman," lanjut Robert. "Kalau indoor paling dia [penembak menjadi] korban sendiri atau temannya."
Meski mengakui ada kelalaian, Robert menganggap standar keamanan di Perbakin sudah cukup kuat. "Ini kelalaian, [peluru] ke atas. Jadi kena yang lain," tuturnya.
Sedangkan Anies Baswedan menganggap, tahun 2019 menjadi saat yang tepat untuk revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dia akan memasukkan usulan DPR terkait masalah lapangan tembak dalam pembahasan rancangan RTRW tersebut.
"Memang safety itu penting sekali. Apalagi tempat-tempat yang memiliki risiko seperti lapangan tembak dan bukan lokasi baru ya. Artinya lokasi sudah lama nanti kita akan cek secara tata ruang seperti apa," kata Anies di Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (17/10/2018).
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
