Indeks Veronica Koman

Alih-alih sebut data tidak jelas, sebaiknya Mahfud memverifikasi nama-nama yang tertera dalam dokumen yang diserahkan Veronica dan BEM UI.

Pernyataan Mahfud bahwa Veronica Koman "punya utang" kepada pemerintah Indonesia bersifat menyesatkan.

Jika ingin jujur, kasus kerusuhan hingga berujung penangkapan terhadap 57 tahanan tersebut dikarenakan kerusuhan yang terjadi di Papua akibat imbas kasus rasisme di Jawa Timur.

Mahfud MD menyinggung status Vero sebagai penyandang beasiswa. Baginya Vero tak patut mengkritik pemerintah karena itu.

Mahfud MD mengatakan dokumen soal pelanggaran HAM di Papua yang diterima Jokowi di Australia hanya "sampah". 

Mahfud MD belum bisa memastikan dokumen yang diberikan tim Veronoca Koman kepada Jokowi saat kunjungan ke Australia. Namun, ia menilai kalau pun ada, itu hanya sampah.

Aksi rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pertengahan Agustus lalu merembet ke banyak hal, termasuk pemblokiran internet dan dijeratnya beberapa aktivis.

Status Veronica Koman dipertanyakan PBB. Aparat dinilai salah urus karena mengkriminalisasi pegiat HAM.

Polda Jawa Timur resmi tetapkan Veronica Koman sebagai buron setalah dua kali tak hadir pemerikaan sebagai tersangka.

Pendemo di Yogyakarta meminta polisi membebaskan Veronica Koman dan sembilan aktivis Papua yang dikriminalisasi.

Veronica Koman bakal jadi DPO bila tak hadir dalam pemeriksaan, Rabu (18/9/2019) besok.

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mendesak pemerintah Indonesia melindungi Veronica Koman agar tetap dapat melaporkan isu Papua dan Papua Barat.

Polisi melakukan penelusuran rekening milik Veronica Koman.

Veronica Koman menilai polisi Indonesia menyalahgunakan wewenang dengan menelusuri rekening pribadinya.

Polisi menyatakan semua yang dilakukan penyidik bisa diuji dalam rangka praperadilan.

Ketua Umum AJI Indonesia Abdul Manan berkata jika peristiwa itu penting bagi publik, maka harus ditulis. Polisi tak berhak melarang, termasuk teror yang terjadi di asrama Papua, Surabaya.

Usman Hamid menilai Polda Jatim gegabah, karena tidak ada dasar hukum  mencabut paspor Veronica Koman.

Ditjen Imigrasi menerima surat permohonan dari Polda Jawa Timur soal pencabutan parpor Veronica Koman pada Senin (9/9/2019).

Polda Jatim berencana menerbitkan DPO untuk Veronica Koman. 

Polda Metro Jaya tidak menerbitkan informasi DPO atas nama Veronica Koman.