Indeks Vaksin Palsu

Sebanyak 20 terdakwa kasus vaksin palsu dituntut hukuman penjara lima hingga 12 tahun oleh JPU. Mereka juga dituntut hukuman denda Rp50 juta hingga Rp1 miliar. 

Tersangka kasus pemalsuan vaksin telah ditetapkan sebanyak 23 orang. Meski penegakan hukum atas perkara tersebut tetap berjalan, aspek pencegahan dinilai menjadi solusi terbaik. Untuk itu, sejumlah pihak mendesak Kemenkes dan BPOM melakukan pengawasan terpadu guna mencegah peredaran vaksin palsu terulang lagi.

Kata "oknum" sedang populer akhir-akhir ini, terutama semenjak merebaknya kasus vaksin palsu. Semua menyalahkan "oknum" sebagai dalang di balik peredaran vaksin palsu ini.

Vaksin palsu beredar di masyarakat sejak 2003. Kasus ini tak cukup hanya direspons dengan pengenaan pasal pengedaran obat palsu. Pemalsuan vaksin bisa mengakibatkan penyakit bahkan kematian jika suatu saat konsumennya terkena wabah. Kepercayaan terhadap imunisasi pun bisa menurun.

Kasus vaksin palsu adalah hasil dari sebuah persekongkolan jahat. Oknum dokter, suster, bekerja sama mengelabui pasien dengan mengesampingkan dampak buruknya. IDI melemparkan kesalahan ke BPOM. Tapi ada faktor yang terlupakan: ketersediaan vaksin yang tak mencapai 100 persen kebutuhan.

Hukum Indonesia memungkinkan lembaga atau badan hukum bisa dituntut secara pidana maupun perdata. Artinya, tak hanya tersangka perorangan saja yang bisa dimintai pertanggungjawaban.

Verifikasi data anak merupakan langkah utama dalam prosedur tindak lanjut bagi anak yang diduga mendapat vaksin palsu. Dari verifikasi data itu, Satgas Penanggulangan Vaksin palsu akan menghubungi keluarga si anak untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan imunisasi wajib yang harus diulang.

Satgas Penanganan Vaksin Palsu membuka 50 posko pengaduan dan pelayanan imunisasi ulang bagi masyarakat .

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito mengatakan akan membenahi hal yang selama ini dianggap sebagai kelemahan dalam lembaganya.

Ketua DPR RI, Ade Komaruddin mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah untuk membentuk crisis center di beberapa rumah sakit terkait kasus vaksin palsu yang dipimpin langsung oleh Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek.

Para bayi dan balita yang diduga mendapat vaksin palsu di 37 fasilitas kesehatan yang diumumkan Kementerian Kesehatan perlu mendapat vaksinasi ulang.

DPR RI berpeluang membentuk panitia kerja (panja) untuk memacu kinerja pemerintah dan aparat kepolisian menyelesaikan kasus vaksin palsu yang meresahkan masyarakat akhir-akhir ini.

Tri, orang tua dari Dini, bayi korban vaksin palsu menolak jika vaksinasi ulang dilakukan di RSIA Mutiara Bunda karena merasa sudah dikecewakan.

Anggota Komisi III DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menilai kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) lemah, karena tidak bisa mendeteksi dan mengungkap vaksin palsu. Padahal hal tersebut dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional.

Pemerintah akan melaksanakan vaksinasi ulang terhadap para korban vaksin palsu yang yang telah didata oleh Kementerian Kesehatan, Puskesmas, maupun Bareskrim.

Polri didesak untuk mengusut tuntas kasus vaksin palsu yang telah meresahkan dan merugikan masyarakat. Pelaku dihukum seberat-beratnya sedangkan pembelinya dikenakan sanksi pertanggungjawaban kepada pasien khususnya anak-anak.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya, di Mabes Polri, Jakarta pada Jumat (15/7/2016) menetapkan tiga dokter sebagai tersangka dalam kasus praktik peredaran vaksin palsu.

Sejumlah orang tua dan anaknya mendatangi Rumah Sakit Harapan Bunda untuk meminta kejelasan tentang anaknya yang diduga mendapat vaksin palsu dari rumah sakit tersebut di Jakarta Timur setelah Kementerian Kesehatan dan Bareskrim Mabes Polri menyatakan sebanyak 14 rumah sakit yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera menggunakan vaksin palsu.

Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Jawa Barat, akan melakukan verifikasi terkait kebenaran perihal empat rumah sakit swasta di wilayahnya yang terindikasi memasarkan vaksin palsu.

Selain membuka daftar nama rumah sakit, dalam rapat tersebut juga diumumkan nama oknum bidan dan klinik yang terlibat.