Indeks Vaksin Palsu

Berdasarkan hasil rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan Nila Moeloek, daftar nama Bidan dan Rumah Sakit yang terlibat vaksin palsu sudah dapat diketahui publik.

Setelah sebelumnya menggelar rapat dengan Menteri Kesehatan, Komisi IX DPR kembali membahas persoalan vaksin palsu dalam raker lanjutan dengan memanggil sejumlah lembaga kesehatan yang terkait.

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Batam dan Dinas Kesehatan memastikan Wilayah Provinsi Kepri bebas dari peredaran vaksin palsu.

Satuan Tugas Penanggulangan Vaksin Palsu mengadakan rapat untuk membahas tindak lanjut penanggulangan vaksin palsu.

Brigjen Pol Agung Setya mengatakan penyebaran vaksin palsu belum ditemukan pada Rumah Sakit Negeri.

Polda Sultra menyelidiki kemungkinan beredarnya vaksin palsu untuk menjawab keprihatinan publik setempat.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mendesak Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengumumkan kandungan yang terdapat dalam vaksin palsu yang telah meresahkan masyarakat. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu berharap penjelasan mengenai kandungan dalam vaksin palsu dapat mengurangi keresahan masyarakat.

Salah satu cara antisipasi agar tidak terjadi lagi kasus vaksin palsu adalah setiap fasilitas kesehatan dan pusat imunisasi pemerintah dan swasta harus memiliki prosedur dan fasilitas pengelolaan dan pengendalian limbah vaksin.

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menginstruksikan semua dokter spesialis anak yang tergabung atau menjadi anggota dalam organisasinya untuk memeriksa sumber pembelian vaksin jika hendak memberikan imunisasi pada anak. Instruksi tersebut menyusul kasus pembuatan vaksin palsu.

Cara mengantisipasi pemalsuan vaksin palsu dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan limbah. Pusat kesehatan pemerintah dan swasta harus memiliki fasilitas tersebut agar limbah vaksin atau wadah bekas vaksin dapat dikendalikan.

Bidan berinisial ME ditangkap di daerah Ciracas, Jakarta Timur. Bidan tersebut berperan sebagai tenaga medis yang memberi suntikan vaksin ke bayi sekaligus berperan sebagai distributor vaksin.

Total 17 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus praktik peredaran vaksin palsu. Berdasarkan pemaparan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, dua di antaranya masih berusia di bawah umur.

BPOM menjelaskan mengenai luputnya pengawasan terhadap vaksin palsu yang beredar di Rumah Sakit kota-kota besar. Menurutnya, pihak BPOM tidak dilibatkan dalam pengadaan BPJS Kesehatan di rumah sakit.

PLT Kepala Badan POM Bahdar Johan memberi keterangan pers mengenai vaksin palsu di kantor BPOM, Jakarta. Dalam keterangannya BPOM menyatakan merasa bersalah karena tidak mendeteksi adanya peredaran vaksin palsu sehingga beredar luas di masyarakat dan akan melakukan perbaikan dalam menangani berbagai bentuk kasus pemalsuan berbagai jenis obat.

Kapolda Jawa Tengah perintahkan penyelidikan atas dugaan peredaran vaksin palsu di Jawa Tengah. Vaksin-vaksin palsu tersebut diduga telah beredar di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Kantor Berita Inggris Reuters, memberitakan perkembangan kasus tersebut. Dalam beritanya dijelaskan jika anggota parlemen Indonesia mendesak pemerintah untuk melansir rumah sakit dan klinik kesehatan yang disinyalir menggunakan vaksin palsu.

Suasana jual beli obat dan alat kesehatan di Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Polisi masih melakukan penyelidikan lanjutan terkait beredarnya vaksin palsu di kalangan masyarakat.

Ahok menegaskan, tindakan yang telah dilakukan oleh oknum pembuat vaksin-vaksin palsu tersebut sangat kejam. Menurutnya jika terbukti menjual vaksin palsu, Ahok meminta agar Dinas Kesehatan yang menentukan sanksi bagi pelaku.

Temuan berupa peredaran vaksin palsu mengejutkan masyarakat. Ahli medis meminta masyarakat untuk waspada dalam memilih vaksin agar tidak terkecoh dengan yang palsu.

Arist Merdeka Sirait nyatakan vaksin palsu sebagai bentuk kejahatan pada anak, karena vaksin palsu dapat membahayakan kesehatan dan jiwa anak.