Indeks Uu Ciptaker

Setelah pemerintah menyatakan memang ada kekeliruan dalam UU Cipta Kerja, kans masyarakat untuk menang di MK dinilai menguat.

Berbeda dari UU Paten sebelumnya yang mewajibkan pengusaha barang paten produksi di dalam negeri, UU Ciptaker memungkinkan pengusaha mengimpor dari luar.

UU Ciptaker digarap ugal-ugalan sejak awal. Fakta lain muncul: kesalahan setelah ditandatangani Jokowi dianggap hanya perkara teknis.

Kemensetneg menyatakan kekeliruan terjadi akibat kelalaian manusia sehingga UU Ciptaker masih ditemukan masalah.

UU Cipta Kerja yang disahkan Jokowi masih mengandung kesalahan. Pengamat menilai ini adalah buah dari penyusunan yang amburadul dan ta transparan.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menganggap perbaikan redaksional UU Ciptaker bisa dilakukan tanpa melalui mekanisme revisi undang-undang.

Kesalahan fatal beberapa pasal di UU Cipta Kerja tak bisa diperbaiki begitu saja sebab ia telah melewati serangkaian proses legislasi.

Bivitri Susanti menilai UU yang telah diteken tak bisa lagi diubah redaksionalnya dan harus diajukan revisi ke DPR untuk mengubahnya.

Mensesneg Pratikno mengklaim kekeliruan dalam UU Cipta Kerja yang diteken Jokowi tidak memengaruhi implementasi UU itu.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengklaim UU Cipta Kerja tak akan picu eksplorasi berlebihan.

UU Cipta Kerja berisi 1.187 halaman itu diundangkan setelah sisahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 5 Oktober lalu.

Aksi demo penolakan RUU Cipta Kerja kembali terjadi hari ini bersamaan dengan Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2020).

Seperti perppu dan JR ke MK, upaya mengadang UU Cipta Kerja lewat legislative review juga tampaknya bakal menemui jalan buntu.

Beberapa orang 'yang memiliki massa' akunnya diretas. Juga organisasi sejenis. Peretasan diduga terkait dengan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

Argo mengatakan polisi menangkap 21 orang. Dari jumlah itu, 11 orang ditahan karena diduga melakukan pembakaran terhadap ambulans.

Pihak Istana pastikan naskah final UU Cipta Kerja berjumlah 1.187 halaman tinggal menunggu tanda tangan Jokowi.

Juru Bicara Presiden Jokowi bidang Hukum Dini Purwono berdalih penghapusan Pasal 46 karena tidak masuk dalam daftar yang dibahas Panja DPR.

Istana meminta Cipta Kerja direvisi. Ini terjadi berselang beberapa hari setelah peraturan itu disahkan. Publik belum tahu mana yang asli.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan UU Cipta Kerja belum ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

Omnibus Law UU Cipta Kerja sudah disahkan. Selamat tinggal otonomi daerah?