Indeks Uu Ciptaker

UU Cipta Kerja berisi 1.187 halaman itu diundangkan setelah sisahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 5 Oktober lalu.

Aksi demo penolakan RUU Cipta Kerja kembali terjadi hari ini bersamaan dengan Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2020).

Seperti perppu dan JR ke MK, upaya mengadang UU Cipta Kerja lewat legislative review juga tampaknya bakal menemui jalan buntu.

Beberapa orang 'yang memiliki massa' akunnya diretas. Juga organisasi sejenis. Peretasan diduga terkait dengan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

Argo mengatakan polisi menangkap 21 orang. Dari jumlah itu, 11 orang ditahan karena diduga melakukan pembakaran terhadap ambulans.

Pihak Istana pastikan naskah final UU Cipta Kerja berjumlah 1.187 halaman tinggal menunggu tanda tangan Jokowi.

Juru Bicara Presiden Jokowi bidang Hukum Dini Purwono berdalih penghapusan Pasal 46 karena tidak masuk dalam daftar yang dibahas Panja DPR.

Istana meminta Cipta Kerja direvisi. Ini terjadi berselang beberapa hari setelah peraturan itu disahkan. Publik belum tahu mana yang asli.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan UU Cipta Kerja belum ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

Omnibus Law UU Cipta Kerja sudah disahkan. Selamat tinggal otonomi daerah?

Luhut janji melalui website tersebut masyarakat bisa berkontribusi dalam penyusunan aturan-aturan turunan UU Ciptaker.

Pemerintah mendatangi ormas-ormas keagamaan yang sebelumnya lantang menolak UU Cipta Kerja. Sebagian menyatakan tetap menolak; lainnya masih mengkaji.

Klaim pihak Istana, penyerahan naskah UU Cipta Kerja ke Ketum PBNU dan pimpinan MUI untuk mendengar masukan semua pihak.

Presiden Jokowi mengirim stafsusnya mendengar tuntutan dari mahasiswa yang tergabung dalam BEM-SI.

Beberapa pihak memilih menggagalkan UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, ketika yang lain memilih jalanan. Sebagian pesimistis itu akan berhasil.

Kata Anies Baswedan jika sekolah telah memulai belajar tatap muka, guru dapat menugaskan mengkaji UU Ciptaker

KSPI khawatir buruh kembali diabaikan aspirasinya dan hanya menjadi stempel dalam pengesahan aturan turunan UU Ciptaker saja.

Para pentolak organisasi KAMI ditangkapi polisi terkait aksi tolak UU Cipta Kerja. Aktivis menilainya ini adalah pelarangan terhadap kebebasan berekspresi.

Rapat-rapat Cipta Kerja di beberapa hotel menghasilkan beberapa keputusan, yang itu berubah lagi seketika di DPR RI.

Pengesahan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober serba ngebut saat naskahnya masih direvisi.