Indeks Uu Ciptaker

UU Cipta Kerja yang disahkan Jokowi masih mengandung kesalahan. Pengamat menilai ini adalah buah dari penyusunan yang amburadul dan ta transparan.

Kesalahan fatal beberapa pasal di UU Cipta Kerja tak bisa diperbaiki begitu saja sebab ia telah melewati serangkaian proses legislasi.

Mensesneg Pratikno mengklaim kekeliruan dalam UU Cipta Kerja yang diteken Jokowi tidak memengaruhi implementasi UU itu.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengklaim UU Cipta Kerja tak akan picu eksplorasi berlebihan.

Bivitri Susanti menilai UU yang telah diteken tak bisa lagi diubah redaksionalnya dan harus diajukan revisi ke DPR untuk mengubahnya.

UU Cipta Kerja berisi 1.187 halaman itu diundangkan setelah sisahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 5 Oktober lalu.

Aksi demo penolakan RUU Cipta Kerja kembali terjadi hari ini bersamaan dengan Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2020).

Seperti perppu dan JR ke MK, upaya mengadang UU Cipta Kerja lewat legislative review juga tampaknya bakal menemui jalan buntu.

Beberapa orang 'yang memiliki massa' akunnya diretas. Juga organisasi sejenis. Peretasan diduga terkait dengan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

Argo mengatakan polisi menangkap 21 orang. Dari jumlah itu, 11 orang ditahan karena diduga melakukan pembakaran terhadap ambulans.

Pihak Istana pastikan naskah final UU Cipta Kerja berjumlah 1.187 halaman tinggal menunggu tanda tangan Jokowi.

Istana meminta Cipta Kerja direvisi. Ini terjadi berselang beberapa hari setelah peraturan itu disahkan. Publik belum tahu mana yang asli.

Juru Bicara Presiden Jokowi bidang Hukum Dini Purwono berdalih penghapusan Pasal 46 karena tidak masuk dalam daftar yang dibahas Panja DPR.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan UU Cipta Kerja belum ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

Omnibus Law UU Cipta Kerja sudah disahkan. Selamat tinggal otonomi daerah?

Luhut janji melalui website tersebut masyarakat bisa berkontribusi dalam penyusunan aturan-aturan turunan UU Ciptaker.

Pemerintah mendatangi ormas-ormas keagamaan yang sebelumnya lantang menolak UU Cipta Kerja. Sebagian menyatakan tetap menolak; lainnya masih mengkaji.

Klaim pihak Istana, penyerahan naskah UU Cipta Kerja ke Ketum PBNU dan pimpinan MUI untuk mendengar masukan semua pihak.

Presiden Jokowi mengirim stafsusnya mendengar tuntutan dari mahasiswa yang tergabung dalam BEM-SI.

Beberapa pihak memilih menggagalkan UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, ketika yang lain memilih jalanan. Sebagian pesimistis itu akan berhasil.