Indeks Undang-undang Terorisme

Polisi dimintai memberikan kesempatan kepada para anggota JAD melaporkan diri setelah keluarnya keputusan pengadilan yang membubarkan organisasi tersebut.

Tantangan internal Polri dalam memberantas terorisme adalah memastikan seluruh tindakan akuntabel dan profesional.

Enny Nurbaningsih menyatakan, tim sinkronisasi tidak mengubah pasal RUU Terorisme, sehingga TNI dipastikan bisa terlibat dalam pemberantasan aksi teror.

Menhan heran masih ada pihak yang memperdebatkan keterlibatan TNI dalam menghadapi teroris.

Ridlwan mencontohkan beberapa kasus aksi terorisme seperti pada peristiwa Bom Thamrin, Bom Samarinda, Bom di Cicendo, Bandung, Bom Kampung Melayu yang pelakunya masih berkomunikasi dengan Aman Abdurrahman.

Anton mengusulkan agar pemerintah melakukan upaya preventif dalam pencegahan terorisme melalui cara lain yakni dengan mengambil keputusan politik, bukan melalui revisi RUU Anti-Terorisme.

Bobby Adhityo Rizaldi, mengatakan kriminalisasi perbuatan awal itu di antaranya adalah pelatihan militer yang dilakukan teroris sebelum melakukan aksi.

Presiden Joko Widodo mendesak DPR RI segera merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau RUU Antiterorisme.  

Dulu Amerika Serikat, Indonesia, dan Malaysia sepakat Hambali—disebut sebagai dalang Bom Bali—harus ditahan di penjara AS. Namun kini AS seolah mendorong Hambali untuk dipulangkan ke Malaysia. Indonesia perlu waspada.

Mantan Kepala BNPT Ansyaad Mbai memperingatkan bahwa 50 orang mantan jihadis ISIS telah kembali dari Suriah dan Irak.

Ratusan warga Rusia berunjuk rasa menentang ketentuan baru anti-terorisme yang dikritik akan menghalangi kebebasan dasar warga sekaligus berpotensi merepresi kebebasan warga untuk menyatakan pendapat.

Kapolri mengungkapkan bahwa UU Terorisme masih memiliki sejumlah kelemahan yakni tidak adanya poin pencegahan, serta tidak adanya rehabilitasi teroris pasca menjalani hukuman.

AIDA menilai Undang-Undang Terorisme yang ada saat ini tidak ada ketentuan atau penjelasan tentang definisi korban, kompensasi dan rehabilitasi yang diberikan kepada korban. Karena itu, AIDA mengusulkan agar revisi UU Terorisme mengakomodir korban.

Dana anggaran untuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diusulkan untuk ditingkatkan. Usulan tersebut ternyata mendapat sambutan positif dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia melalui Trimedya Pandjaitan selaku wakil ketua.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam), Luhut Pandjaitan, menyebut kondisi Densus 88 Anti-Teror saat ini menyedihkan. Ia pun mengusulkan pembenahan Densus 88 melalui revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.