Indeks Twk Kpk

Polri memberikan kesempatan yang sama kepada semua pegawai nonaktif KPK yang jumlahnya bertambah dari 56 orang menjadi 57 orang.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyatakan perekrutan ASN Polri mengikuti prosedur seleksi ASN pada umumnya.

Menpan RB Tjahjo mengatakan masih ada pembahasan detail antara Polri dan BKN soal perekrutan 56 pegawai KPK.

Bambang mengingatkan, Polri berbeda dengan KPK sehingga ia khawatir ke-56 pegawai KPK justru tidak mampu beradaptasi di korps Bhayangkara.

Kebijakan Presiden Jokowi menyetujui permohonan Kapolri untuk menjadikan pegawai 56 KPK sebagai ASN Polri adalah langkah benar sesuai hukum.

Isi surat tersebut meminta Jokowi selaku pimpinan tertinggi ASN segera memulihkan status 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berencana menarik 56 pegawai KPK tak lolos TWK untuk menjadi ASN Polri.

Giri Suprapdiono mengatakan tidak mendapatkan pesangon dan dana pensiun setelah diberhentikan dari KPK.

Zaenur menilai dalil KPK pakai putusan MA dan MK tak tepat. Sebab, MA dan MK menguji formalitas & norma TWK, bukan proses TWK yang bermasalah.

Pimpinan KPK memberhentikan 56 pegawai yang tak lolos TWK per 30 September 2021.

Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa mengatakan rencana ini bertujuan membantu pegawai yang tak lolos menjadi ASN.

Mahkamah Agung menolak permohonan uji materi terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK.

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan uji materi pegawai KPK, terkait Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 terkait TWK.

Hakim MK menyatakan perkara TWK KPK terkait alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak bertentangan UUD 1945 sehingga tetap konstitusional.

Rencana KPK menjadikan eks napi korupsi sebagai penyuluh antikorupsi dinilai kontraproduktif. KPK didesak membatalkan rencana itu.

Kepala Staf Presiden, Moeldoko mengklaim urusan alih status pegawai KPK merupakan hal teknis yang ditangani oleh Badan Kepegawaian Negara.

Komnas HAM mendorong Presiden Jokowi mengambil alih penyelenggaraan TWK karena ditemukan 11 dugaan pelanggaran HAM.

Komnasham menemukan dugaan pelanggaran HAM terhadap seleksi pegawai KPK lewat Tes Wawasan Kebangsaan.

Ombudsman RI buka suara atas keberatan KPK dan BKN tentang Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) TWK KPK.

BKN sudah mengirimkan surat keberatan ke Ombudsman & menilai tak ada aturan yang dilanggar dalam proses persiapan maupun pelaksanaan TWK di KPK.