Indeks Twk Kpk

11 pegawai nonaktif KPK mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Pusat untuk memperoleh dokumen hasil Tes Wawasan Kebangsaan yang kontroversial. 

KPK akan mengirimkan surat keberatan ke Ombudsman RI terkait penilaian malaadministrasi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di KPK.

Rencana Komnas HAM mengumumkan investigasi TWK KPK harus ditunda karena adanya temuan fakta-fakta baru.

KPK dinilai sudah sepatutnya melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI soal TWK pegawai sesuai amanat UU Ombudsman.

Penyidik senior Novel Baswedan menilai temuan Ombudsman RI soal malaadministrasi dalam proses TWK KPK seharusnya ditindaklanjuti oleh pimpinan KPK.

Babak baru pasca temuan malaadministrasi Ombudsman RI soal TWK KPK, Presiden Jokowi berpotensi menjadi hakim terakhir terkait polemik ini.

Ketua Dewas menilai dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan pimpinan KPK tidak cukup bukti, sehingga tidak memenuhi syarat dilanjutkan ke sidang etik.

Komnas HAM berharap seluruh data, fakta, & informasi terkait TWK KPK dirampungkan pada akhir Juli 2021.

KPK telah menerima dan mempelajari salinan laporan Ombudsman, termasuk saran dan masukan yang disampaikan terkait malaadministrasi TWK.

Tim Advokasi Save KPK menyebut ada skenario pelanggaran hukum dalam proses TWK & akan melaporkan Firli Bahuri dkk ke polisi dengan temuan ORI sebagai bukti.

Ombudsman memberi waktu 30 hari bagi KPK untuk menjalankan tindakan korektif dengan mengangkat 75 pegawai tak lolos TWK sebagai ASN.

Ombudsman menemukan banyaknya maladministrasi mulai dari proses pembentukan dasar hukum, pelaksanaan TWK, dan penetapan hasilnya.

Diklat bela negara bagi pegawai KPK digelar mulai 22 Juli hingga 30 Agustus 2021 di kampus Unhan, Bogor.

Transparency International meminta Jokowi membatalkan pemecatan terhadap 51 pegawai KPK.

51 pegawai yang dipecat karena tidak lolos TWK protes ke pimpinan KPK.

Dokumen tersebut antara lain dokumen yang berisi soal-soal tertulis TWK Pegawai KPK RI dan dokumen panduan wawancara, termasuk daftar pertanyaan wawancara.

Menurut Novel, polemik KPK akan membuat investor luar negeri berpikir ulang soal investasi di Indonesia.

Ketua KPK Firli Bahuri diduga melakukan berbagai pelanggaran etik dan pidana yang terus menumpuk dan tak kunjung diusut secara serius.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membantah pernyataan Komnas HAM bahwa ia tak bisa menjawab terkait penggagas TWK KPK.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Defny Holidin menyayangkan sikap BKN yang tidak transparan.