Indeks Twitter Post

Ekonomi
Sabtu, 28 Des 2024

Tak Capai Target, Transaksi Harbolnas Hanya Sebesar Rp31 Triliun

Total transaksi program Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2024 sebesar Rp31,2 triliun, jauh dari target. Apa penyebabnya?
Hukum
Sabtu, 28 Des 2024

Habiburokhman: Debat Politisasi Hasto Sampai Kiamat Tak Selesai

Habiburokhman mengatakan perdebatan tentang ada tidaknya politisasi di balik penetapan Hasto Kristiyanto tidak akan selesai hingga kiamat.
Hukum
Jumat, 27 Des 2024

Empat Terdakwa Kasus Korupsi Timah Divonis 5-8 Tahun Penjara

Vonis terhadap Tamron lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung (JPU).
Hukum
Jumat, 27 Des 2024

Habiburokhman Sebut Ipda Rudi Soik Batal Dipecat dari Polri

Komisi IIII saat itu menilai perlu adanya evaluasi terkait keputusan PTDH tersebut sesuai aturan yang berlaku.
Hukum
Jumat, 27 Des 2024

KPK Dalami Keterlibatan OJK di Kasus Dugaan Korupsi CSR BI

Tessa mengatakan bahwa KPK belum menjadwalkan pemanggilan, baik terhadap petinggi BI maupun OJK.
Politik
Jumat, 27 Des 2024

Pemerintah Klaim Penyelenggaraan Pemilu & Pilkada 2024 Sukses

Persentase partisipasi pemilih di Indonesia disebut termasuk yang terbesar di dunia.
Hukum
Jumat, 27 Des 2024

KPK Cecar Heri Gunawan & Satori Soal Penyaluran Dana CSR dari BI

Heri dicecar pertanyaan seputar keterlibatan seluruh anggota Komisi XI dalam penyaluran dana CSR dari BI.
Ekonomi
Jumat, 27 Des 2024

Celios Desak Prabowo Bikin Perppu HPP agar PPN Batal Naik

Penerbitan Perppu atas UU HPP semakin urgen karena UU HPP tidak menjelaskan aturan bagaimana menentukan besaran PPN.
Hukum
Jumat, 27 Des 2024

Kemenkum Belum Terbitkan Surat Penetapan JK sebagai Ketum PMI

Hal itu karena Kemenkum belum memiliki sistem fitur pendaftaran perkumpulan pada kegiatan publik.
Hukum
Jumat, 27 Des 2024

Penjelasan Menkum Soal Napi Dapat Amnesti Akan Diikutkan Komcad

Menurut Menkum, arahan Prabowo merupakan niat yang bagus untuk mengembangkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme napi.
Hukum
Jumat, 27 Des 2024

Menkum: Mahfud MD Mungkin Lupa Hak Konstitusional Presiden

Supratman menegaskan dalam Pasal 14 UUD 1945, Presiden RI berhak memberikan amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi.
Hukum
Jumat, 27 Des 2024

Soal Koruptor Bebas Lewat Denda Damai, Menkum: Kesalahan Konteks

Pemerintah tidak bermaksud serta-merta membebaskan pelaku tindak pidana, termasuk koruptor, melalui denda damai.
Politik
Jumat, 27 Des 2024

Guntur Romli Sebut Hasto Punya Video Skandal Politikus Elite

Salah satu video yang dimiliki Hasto tersebut berisikan perjalanan kelam salah seorang elite politik di Indonesia.
Hukum
Jumat, 27 Des 2024

Mahfud Kritik Wacana Denda Damai, Habiburokhman: Dia Orang Gagal

Menurut Habiburokhman, pendapat Mahfud MD tak perlu didengarkan. Sebab, kata dia, eks Menko Polhukam itu sudah mengakui kegagalannya sebagai menteri. 
Aktual Dan Tren
Jumat, 27 Des 2024

Sukses! 700-an Peserta Meriahkan GranDhika Run 2024 Jakarta

Gelaran keempat dari GranDhika Run telah sukses digelar di Jakarta dengan torehan catatan mencapai lebih dari 700 peserta.
Hukum
Jumat, 27 Des 2024

Komisi III DPR RI Terima 469 Aduan, Kepolisian Paling Responsif

Kepolisian dianggap mitra Komisi III DPR RI yang paling responsif dengan tingkat persentase dalam merespons setiap aduan dari Komisi III sebesar 94 persen. 
Hukum
Jumat, 27 Des 2024

MA Janji Putus Mata Rantai Makelar Kasus Zarof Ricar

Sunarto menegaskan bahwa seluruh hakim dan pegawai MA telah dibersihkan dari pengaruh makelar kasus tersebut.
Hukum
Jumat, 27 Des 2024

Antam Tak Wajib Mengganti 1,1 Ton Emas yang Digugat Budi Said

Hakim menyatakan tidak ditemukan pembelian yang dilakukan oleh Budi Said atas emas 1,1 ton, sehingga PT Antam Tbk tidak wajib menggantinya kepada Budi Said.
Sosial Budaya
Jumat, 27 Des 2024

Evaluasi Nataru, Menko Polkam Soroti Daerah Bencana & Uang Palsu

Budi Gunawan minta layanan komunikasi di wilayah rawan bencana diprioritaskan untuk dukung koordinasi lapangan.
Sosial Budaya
Jumat, 27 Des 2024

Pemerintah Pastikan Biaya Haji 2025 Turun, Rinciannya Tunggu DPR

Tanggal 30-an Desember akan ada rapat pembentukan panja (panitia kerja) DPR. Baru setelah itu rapat panja. Di situlah baru diputuskan berapa ongkos haji.