Indeks Twitter Post

Tim AMIN menuding pencopotan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki dikarenakan Prabowo-Gibran kalah di Aceh.

Bambang mengeklaim Jokowi sebelum pencoblosan Pilpres 2024 mengunjungi 15 daerah di Jawa Tengah dan menggelontorkan bansos dalam jumlah banyak.

Hari jadi sejumlah kota di Indonesia diambil dari tanggal peristiwa yang sangat jauh di belakang, melampaui titimangsa pendirian republik.  

Polri mengerahkan 377 personel mengamankan pelaksanaan persidangan pemeriksaan pendahuluan perkara PHPU Pilpres 2024.

Anies menyinggung isu pembagian bantuan sosial hingga keterlibatan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam kecurangan proses Pemilu 2024.

Anies menyampaikan permohonan sebagai pemohon dalam agenda pemeriksaan pendahuluan sengketa Pilpres.

Jokowi meresmikan dua pelabuhan di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (27/3/2024).

Diajeng hadir untuk menjawab kebutuhan pembaca perempuan Tirto.id yang ingin memberdayakan dirinya dan bergaya di saat bersamaan.

Maruli membahas soal aset pertanahan TNI AD yang belum bersertifikat dengan Menteri AHY.

Kejagung menetapkan Helena Lim sebagai tersangka perkara dugaan korupsi tata niaga timah wilayah IUP PT Timah.

Pemerintah kerap bersembunyi di balik alasan cuaca dan iklim ketika bicara lonjakan kasus DBD.

Fachrizal menyarankan agar masalah seperti ini diselesaikan secara baik-baik agar tidak diproses hukum lebih jauh.

Menurut Kabid Humas Polda Papua, Ignatius Benny Ady Prabowo, karena penyidik tak memiliki dua alat bukti yang cukup, maka kasus ini dinyatakan selesai.

Dari 658 kasus, terdapat sembilan jenis dugaan pelanggaran, di antaranya politik uang, netralitas penegak hukum, dan kampanye di masa tenang. 

Penerbitan aturan keuangan digital sebagai langkah progresif di sektor jasa keuangan.

Keyakinan TKN Prabowo-Gibran mematahkan dalil gugatan PHPU sebaiknya dibuktikan di Mahkamah Konstitusi.

Menurut Habiburohkman, hal ini dilakukan agar Prabowo-Gibran bisa langsung kerja setelah nanti dilantik sebagai pasangan presiden dan wakil presiden.

Persoalan status kerja kemitraan yang tak dapat THR kembali mencuat, kali ini muncul dalam rapat kerja antara Kemnaker dengan Komisi IX DPR RI.