Indeks Transportasi Publik

Kereta Cepat Jakarta-Surabaya terancam dihapus dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Ada sejumlah penyebab megaproyek ini tidak dapat dilanjutkan.

Sejumlah cara ditempuh demi mengatasi kemacetan di DKI Jakarta, mulai dari wacana WFH, teknologi AI hingga ERP.

Direktur Celios, Bhima Yudhistira meminta pemerintah tidak terburu-buru melanjutkan kereta cepat Jakarta-Surabaya.

Pemprov DKI memang sudah menerapkan sejumlah kebijakan menangani kemacetan Jakarta. Sayangnya hal tersebut belum efektif.

Erick sebut telah menyediakan fasilitas pengisian BBM secara mobil demi membantu masyarakat yang akan mudik.

Opsi retrofit tidak tepat lantaran membutuhkan proses waktu yang cukup panjang.

Daripada impor KRL bekas, Menperin Agus Gumiwang justru menawarkan retrofit terhadap KRL lama.

INSTRAN sebut pemberian subsidi untuk pembelian kendaraan listrik adalah kebijakan sembrono apabila bukan skema konversi.

Jokowi menekankan pengembangan transportasi publik di terminal bus harus bersih dan bebas preman agar publik mau menaiki transportasi publik.

Jokowi meminta kota besar mulai memikirkan opsi pembangunan transportasi massal seperti LRT dan MRT mengingat kemacetan kini tak hanya terjadi di Jakarta.

Bhima menilai subsidi kendaraan listrik memang seharusnya dikasih ke transportasi umum bukan kendaraan listrik pribadi.

Djoko Setijowarno sebut solusi mengatasi kemacetan setiap liburan akhir tahun di Jogja adalah dengan optimalisasi transportasi publik.

Pada 2023, Indonesia dinilai memiliki peran penting untuk penerapan konsep kota pintar dengan perpaduan transportasi cerdas.

Bus ekonomi atau "bumel" seharusnya diberi berbagai subsidi dan diremajakan agar menjawab kebutuhan transportasi publik yang murah dan nyaman.

Total hari ini terdapat 36.100 pengguna jasa yang akan berangkat, baik dari Stasiun Pasar Senen dan juga Stasiun Gambir.

Meski banyak masalah, Piter berharap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak bernasib sama seperti proyek Hambalang.

Dalam menentukan kompensasi, jumlah uang yang diberikan sangat tergantung terhadap seberapa besar suatu musibah dapat menggerogoti "nama baik."

Jika akuisisi ini dilakukan, maka akan ada kemungkinan subsidi tarif PSO KRL dari APBN terancam hilang.

Dibuka mulai Agustus 1930, jalur kereta api Garut-Cikajang akhirnya berhenti beroperasi pada November 1982 karena sepi penumpang.