Indeks Transportasi Online

Pemerintah tengah mengkaji akan membuat aplikasi transportasi online pelat marah menuai beberapa reaksi pro dan kontra.

Grab dan Go-jek menyambut baik rencana Pemerintah untuk membuat aplikasi transportasi online.

Teknologi hingga persaingan usaha jadi pertimbangan pemerintah untuk membuat aplikasi angkutan online milik BUMN.

Pemerintah akan memfasilitasi lahirnya perusahaan transportasi online yang akan dikelola negara.

Konsep aplikasi transportasi online buatan pemerintah ini tidak akan jauh berbeda dengan yang dimiliki Grab maupun Go-Jek.

Pemerintah harus fokus pada perbaikan transportasi umum, daripada mendorong aplikasi transportasi online BUMN sebagai saingan Go-Jek dan Grab.

Grab dan Gojek meminta pemerintah segera menerbitkan aturan baru. Saat ini, ribuan pengemudi taksi online tak punya legalitas.

"Pak menteri (Perhubungan) minta secepatnya, jadi kalau bisa mungkin sampai dengan awal bulan depan atau bulan depan sudah selesai. Saya usahakan," ujar Budi Setiadi

Dirjen Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, revisi Permenhub nomor 108 akan ditetapkan pada Oktober.

"Selama ini kami sebagai mitra saja sudah terzalimi, apalagi jika mereka jadi perusahaan transportasi," ujar Dedi.

Dedi berpendapat, seharusnya pemerintah memiliki kuasa untuk memberikan payung hukum kepada pengemudi online yang tidak jelas kemitraannya.

Menkominfo Rudiantara mendukung perluasan jangkauan transportasi berbasis online seperti Go-Jek, karena dapat mengurangi tingkat ketimpangan (gini ratio) dalam negeri.

Intiland akan membangun unit-unit rumah bagi para Mitra Grab Indonesia di kawasan perumahan Talaga Bestari, Tangerang.

Komunitas pengemudi transportasi berbasis online menolak saat diminta partai politik mendeklarasikan dukungan kepada salah satu kandidat bakal capres.

Kucuran dana ini untuk memperluas jangkauan layanan O2O di Asia Tenggara dengan Indonesia sebagai pasar prioritas.

Aplikasi fake GPS tak hanya merugikan pelanggan karena harus menunggu lama tapi juga mitra pengemudi yang bekerja keras secara jujur.

Grab mengantisipasi ekspansi Go-Jek dengan meluncurkan fitur-fitur baru dalam aplikasinya.

Pemprov Jatim didesak untuk menerbitkan Pergub yang menjamin hak-hak pengemudi transportasi online, termasuk soal kelayakan tarif.

Go-Jek tidak mempersoalkan rekomendasi Kemenhub yang meminta ojek online diatur oleh pemda melalui pembentukan Perda.

Menurut data Go-Jek, hingga Juni 2018 ada 150 ribu pedagang yang bergabung dengan Go-Jek dan 80 persen di antaranya ialah UMKM.