Indeks Transaksi Nontunai

Aturan nontunai di semua pintu tol justru membuat gardu tol otomatis semakin macet.

OJK minta penarikan biaya untuk isi saldo uang elektronik (e-Money) tidak dilakukan sembarangan dan harus terukur.

BPKN mengusulkan pemerintah tidak mengenakan biaya isi ulang karena pembayaran non-tunai bertujuan untuk efisiensi dan memperkenalkan sistem perbankan kepada masyarakat.

Sularsi mengatakan Bank Indonesia seharusnya bisa lebih fokus dulu terhadap perpindahan transaksi masyarakat dari yang tadinya tunai menjadi nontunai.

Ekonom INDEF menuturkan, pengenaan biaya saldo e-money bisa menjadi disinsentif, terlebih menjelang penerapan elektronifikasi 100 persen pembayaran jasa tol pada 31 Oktober 2017.

Agusman mengatakan penetapan batas maksimum biaya Top Up Off Us uang elektronik sebesar Rp1.500 dimaksudkan untuk menata struktur harga yang saat ini bervariasi.

Himpunan bank-bank BUMN akan berupaya semaksimal mungkin sehingga masyarakat tidak merasa terbebani dengan pengenaan biaya isi ulang e-money.

Jika sistem pembayaran tol dengan e-money mulai diberlakukan, PT Jasa Marga memastikan tidak akan melakukan PHK massal pada pertugas gerbang tol.

Gubernur BI menyebutkan bahwa regulasi yang tengah dikaji juga bakal mengatur pengisian ulang uang elektronik yang dilakukan melalui bank lain atau penyedia layanan yang berbeda.

Empat bank BUMN yang tergabung dalam Himbara ingin agar pengisian e-money tidak dikenakan biaya.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo dilaporkan ke Ombudsman RI, Senin (18/9/2017), terkait rencana pengenaan biaya isi ulang uang elektronik (e-money).

Per 31 Oktober 2017 mendatang gerbang tol di Jabodetabek tidak akan lagi melayani transaksi tunai.

Pemerintah memastikan akhir Oktober seluruh pengguna jalan tol di seluruh Indonesia akan melakukan transaksi nontunai atau e-Toll.

BI melarang penggesekan ganda kartu debit maupun kredit dalam transaksi non-tunai. Larangan itu, termasuk penggesekan kartu debit atau kredit di mesin kasir.

India menyumbang sekitar 6 persen total transaksi digital di seluruh dunia. Bagaimana dengan Indonesia?

Pemerintah berencana menerapkan pembayaran tol non-tunai di seluruh gerbang tol pada Oktober 2017. Namun, transaksi non-tunai hingga kini baru mencakup 30 persen dari keseluruhan pembayaran.

Kemudahan dan diskon yang diberikan untuk penggunaan e-Toll tidak mampu menarik minas masyarakat. Padahal, penggunaan e-Toll akan diwajibkan mulai Oktober 2017.

Transaksi nontunai dinilai mampu menurunkan sejumlah resiko, seperti terjadinya fraud (penipuan), kesalahan penghitungan dan kembalian, uang palsu, serta untuk mengurangi cash handling.

BI dan KemenPUPR tengah menyiapkan transaksi nontunai di seluruh jalan tol di Indonesia.

Masyarakat diminta berhati-hati dalam menggunakan transaksi non-tunai, baik penggunaan uang elektronik, kartu debet, kartu kredit, maupun kegiatan belanja online.