Transaksi Nontunai di Jalan Tol Masih 28 Persen

tirto.id - Bank Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan akan merealisasikan transaksi nontunai di seluruh jalan tol pada Oktober 2017 mendatang.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani mengatakan transaksi nontunai di jalan tol saat ini baru mencapai 28 persen dari keseluruhan persentase transaksi.

Untuk itu, di musim mudik Lebaran tahun ini, Jasa Marga yang telah bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertekad untuk mendorong penggunaan transaksi nontunai tersebut. Salah satunya dengan memberikan diskon sebesar 20 persen.

“Jadi kami semua akan mendorong untuk gerakan (transaksi) nontunai ini. Bayangkan yang mendorong adalah tingkat moneter paling tinggi di negeri kita. Jadi sudah jauh lebih besar. Kami berharap, peningkatan angka transaksi nontunai ini dapat berjalan segera,” kata Desi di Galeri Nasional, Jakarta, pada Kamis (22/6/2017) sore.

Menurut Desi, ada sejumlah hal yang masih memengaruhi keengganan masyarakat untuk beralih dari transaksi tunai ke nontunai di jalan tol. “Saya dengar ada yang sulit top up, terus ada yang kartunya suka hilang. Mungkin disiplin masyarakat juga ya,” ungkap Desi.

Meskipun angka persentasenya masih kurang dari 30 persen, namun Desi mengatakan rencana penggunaan transaksi nontunai secara penuh di jalan tol akan tetap dimulai pada Oktober 2017 mendatang.

“Kami siap, karena target dari Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) itu kan tetap Oktober 2017 ya. Tetapi kami telah siap dari sebelumnya, 100 persen alat di jalan tol sudah bisa dipakai untuk transaksi nontunai,” ucap Desi.

Sebelumnya, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan memang butuh waktu yang relatif tidak sebentar dalam meningkatkan literasi penggunaan transaksi nontunai di masyarakat.

Oleh sebab itu, Agus cenderung melihat rencana pelaksanaan GNNT sebagai upaya dalam meningkatkan literasi masyarakat terhadap sistem pembayaran secara nontunai.

“Dengan itu (GNNT), tujuannya adalah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Karena yang paling utama adalah edukasi dan sosialisasi. Untuk semua persiapannya sendiri sudah baik,” ungkap Agus saat dijumpai di Kementerian Perdagangan, Jakarta, (7/6) lalu.

Berbeda halnya dengan Desi, Agus tidak bersedia membeberkan analisis dari Bank Indonesia terkait alasan dari keengganan masyarakat dalam beralih ke transaksi nontunai. “Tentu ada masukan, tetapi itu untuk perbaikan yang kita lakukan,” ucap Agus lagi.

Sebagaimana diketahui, pemerintah bersikukuh menggalakkan penggunaan transaksi nontunai. Adapun alasan di balik sikap itu karena transaksi nontunai dinilai mampu menurunkan sejumlah resiko, seperti terjadinya fraud (penipuan), kesalahan penghitungan dan kembalian, uang palsu, serta untuk mengurangi cash handling.