tirto.id - Bank Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan upaya untuk merealisasikan transaksi nontunai di seluruh jalan tol akan dimulai pada Oktober 2017 mendatang. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyatakan pihaknya akan fokus pada pemahaman dan kesiapan masyarakat menjelang diberlakukannya transaksi nontunai secara menyeluruh tersebut.
“Bank Indonesia menyambut baik dan berkomitmen penuh. Elektronifikasi memberikan manfaat bagi pengguna dan juga BUJT (Badan Usaha Jalan Tol). Dengan transaksi nontunai, masyarakat bisa lebih aman, akurat, sesuai tarif, dan melakukan proses transaksi yang cepat dan nyaman,” kata Agus seusai menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Menteri PUPR Basuki Hadimujono di kantornya, Rabu (31/5/2017) pagi.
“Dengan transaksi nontunai dapat menurunkan empat risiko, seperti terjadinya fraud, kesalahan penghitungan dan kembalian, uang palsu, serta untuk mengurangi cash handling,” tambah Agus.
Adapun Agus turut menyampaikan sejumlah tahapan pendukung yang akan dilakukan setelah Oktober 2017 tersebut.
“Konsorsium electronic toll collection (ETC) ditargetkan juga sudah mulai beroperasi pada Oktober 2017. Lalu tahap integrasi tarif dan gerbang di Desember 2017, dan disusul penerapan multi-lane free flow di seluruh gerbang tol,” ungkap Agus.
Untuk konsorsium ETC sendiri, dikatakan nantinya akan berperan besar dalam tahap integrasi ruas jalan tol. Selain itu konsorsium juga diklaim sebagai penyempurnaan dari model bisnis, serta aspek teknis elektronifikasi. Dalam konsorsium itulah, Agus menekankan industri perbankan memiliki peran penting.
“Untuk konsorsium ETC, bentuknya adalah kita (Bank Indonesia) dan Kementerian PUPR, juga Kementerian BUMN. Masih akan didiskusikan, tetapi utamanya stakeholders terdiri dari perbankan, BUJT, dan switching/integrator,” ucap Agus.
Menurut rencana, transaksi nontunai harus sudah bisa dilakukan di seluruh ruas jalan tol pada akhir 2018 mendatang. “Karena kecepatan pembangunan infrastruktur menimbulkan multiplier effect. Pembangunan infrastruktur harus dibarengi peningkatan efisiensi. Di jalan tol, khususnya pada hari-hari libur, masyarakat antri di gerbang tol (untuk transaksi tunai). Banyak waktu terbuang,” ujar Agus lagi.
Selain itu, Agus pun menambahkan bahwa sejak akhir 2016 lalu, persiapan intensif telah difokuskan pada sejumlah aspek. Di antaranya seperti pembuatan single electronic gateway sehingga pembagian pendapatan di antara stakeholder bisa proporsional, dan juga layanan nontunai yang didesain berasal dari berbagai bank, serta sifatnya tidak eksklusif.
Masih dalam kesempatan yang sama, Basuki sendiri menyadari bahwa tingkat penggunaan transaksi nontunai di jalan tol per Maret 2017 lalu baru mencapai kisaran 23 persen. Untuk itu, uji coba penggunaan akan mulai dilakukan secara bertahap sekarang ini.
“Yang baru diintegrasi saat ini baru di Cikampek, Cipali, dan Bandung. Untuk program prioritasnya, di daerah perkotaan dulu,” ujar Basuki.
“Ini sudah melalui diskusi yang cukup lama. Dengan kerja sama ini, kami ikut berkontribusi dalam program GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai). Saya berharap tugas-tugas kami di Kementerian PUPR akan jadi lebih ringan dan lancar, bukan sebaliknya,” ucap Basuki lagi.
Penulis: Agung DH & Damianus Andreas
