Indeks Tni

Klaim Moeldoko soal TNI sudah terlatih dikritik bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Sebab, praktik persekusi oleh personel TNI masih lazim terjadi.

Indikator kesediaan TNI menerima kritik dari masyarakat perlu diperjelas, karena dalam praktiknya masih ada persekusi kepada warga.

Moeldoko mengatakan agar Robet jangan mencari popularitas karena berani melawan TNI.

Moeldoko mengatakan, jika saat ini TNI secara psikologis sudah kuat untuk menerima kritikan dan masukan dari masyarakat.

Sudah sewajarnya apabila polisi menghentikan proses hukum yang dilakukan atas Robertus Robet. Pasal pidananya keliru, begitu pula objeknya.

"Kritikan Robertus adalah sebagai upaya agar TNI harus kembali kepada supremasi sipil," kata Ace. 

Dedi Prasetyo mengatakan bahwa penyebar video ihwal orasi Robertus Robet masih diprofilkan dan diidentifikasi oleh Direktorat Siber.

Charles menilai penangkapan Robert  berlebihan. Apalagi sudah dijelaskan bahwa lagu yang dinyanyikan bukan ditujukan kepada institusi TNI hari ini tetapi kepada kebijakan rezim militer Suharto di masa yang lalu.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengklaim dirinya belum mengetahui peristiwa penangkapan dan penetapan tersangka aktivis Robertus Robet oleh aparat hukum.

Jenderal Gatot Subroto selain dikenal sebagai perwira yang efektif dan sangat toleran dalam beragama, ia dikenal suka humor dan jahil.

Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Surya Tjandra meminta aparat kepolisian untuk segera membebaskan Robet dari segala tuduhan pidana.

Robertus Robet yang merupakan aktivis sekaligus dosen Sosiologi UNJ ditangkap atas tuduhan pelanggaran UU ITE terkait orasi dalam Aksi Kamisan.

Tim Advokasi Kebebasan Berekspresi meminta Robertus Robet harus segera dibebaskan demi hukum dan keadilan.

Polisi menangkap Robertus Robet, aktivis dan dosen, di rumahnya tengah malam. Dia disangkakan UU ITE ketika bernyanyi dalam Aksi Kamisan.

Menurut Mahfudz ranah sipil dan militer jelas harus terpisah sehingga tidak menimbulkan dwifungsi yang berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang.

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Eggi Sudjana menilai dwi fungsi TNI berpotensi penyalahgunaan wewenang, karena punya dua fungsi di ranah sipil dan militer.

Sama-sama bekas copet. Sama-sama mengangkat diri menjadi jenderal.

Langkah Panglima TNI Hadi Tjahjanto untuk menempatkan perwira/jenderal ke pos-pos kementerian tidak sesuai dengan semangat reformasi.

Menurut Haris, harus ada Instruksi Presiden apabila TNI ingin melakukan MoU dengan lembaga dari negara lain. 

Masih ditemukan beberapa masalah mendasar terkait relasi antara militer dan politik sipil yang membuat reformasi di tubuh TNI tak berjalan total.