Indeks Tni

TNI menyebut permohonan prajurit TNI menjadi guru adalah bagian dari pengabdian.

Menurut Haris, Kemendikbud tak bisa meminta bantuan ke TNI untuk mengajar. 

Syaifullah tetap menyarankan agar guru honorer yang bersedia mengajar di daerah-daerah terpencil segera direkrut menjadi PNS.

Imparsial menilai langkah Kemendikbud menggandeng anggota TNI untuk menjadi tenaga pengajar di daerah terpencil berpotensi melanggar UU jika tidak didasari keputusan politik presiden.

"Guru-guru yang lulusan LPTK saja yang sudah dilatih empat tahun masih bermasalah, apalagi TNI yang tidak punya latar belakang."

Konteks pekerjaan tentara 'membunuh orang' terkait dengan tugas tentara mematikan lawan, meski demikian tetap mengacu pada hukum internasonal.

Imparsial menganggap rencana Kemendikbud untuk menggandeng TNI sebagai pengajar di daerah terluar harus ada keputusan politik dari presiden.

Rencana Kemendikbud yang akan melibatkan militer dalam proses pendidikan di daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (3T) dinilai kurang tepat dan tidak bisa sembarangan.

Usulan Kemendikbud yang minta TNI menjadi guru dinilai tidak tepat. TNI disarankan untuk lebih fokus latihan perang dibandingkan mengajar di sekolah-sekolah yang ada di beberapa daerah.

BPN Prabowo-Sandiaga mengusulkan kotak suara disimpan di Koramil usai hari pencoblosan. Mereka khawatir penyimpanan kotak suara di Kantor Kecamatan membuka potensi kecurangan.

Nantinya para personel TNI AD ini akan diberikan pelatihan oleh tim Kemendikbud sebelum terjun langsung ke wilayah yang telah ditentukan.

Wiranto dan Kivlan Zen sedang berseteru. Keretakan hubungan keduanya sudah ada sejak mereka sebagai perwira aktif di TNI.

(Mantan) Tentara berkarya di dunia film. Mengapa tidak?

Masyarakat apatis karena selama ini perubahan kebijakan dan kelembagaan TNI lebih banyak didorong oleh kepentingan para elite TNI sendiri. Rakyat tak pernah didengar.

Polri mengklaim Satgas Tinombala sudah menemukan salah satu posko persembunyian kelompok MIT pimpinan Ali Kalora di Poso. 

Ombudsman RI menanggapi pernyataan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang mempertanyakan pihak-pihak yang keberatan dengan wacana TNI menduduki jabatan di kementerian.

Wapres JK mengatakan, hal tersebut adalah alternatif lain di samping rencana pemerintah memberikan subsidi pembiayaan rumah bagi ASN, TNI, dan Polri.

Kementerian Pertahanan masih membahas surat dari Panglima TNI terkait penempatan anggota TNI aktif di kementerian.

Panglima TNI ingin menyerap surplus tentara dengan cara memberi mereka tugas ke berbagai kementerian dan lembaga.

"Tentara kan tidak ada yang berpolitik, jadi ya harus profesional, harus dijaga itu [netralitas]," kata Menteri Pertahanan.