Indeks Tni

Mayoritas perwira yang berseberangan dengan tentara pusat—dan membangun Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia—adalah didikan Jepang.

Menurut Fahri Hamzah, Indonesia perlu mengembangkan armada militer non-perang. Hal itu bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi surplus perwira TNI.

Imbas jika perwira TNI masuk ranah sipil, menurut Fahri, adalah akan berpotensi menimbulkan konflik di internal lembaga tersebut.

Pelibatan personel TNI dalam lembaga-lembaga negara yang berkarakter sipil dianggap akan merusak kualitas demokrasi.

KNIL punya sistem kenaikan pangkat yang tidak segampang TNI. Setelah dinas lebih dari 10 tahun baru bisa jadi kapten, sementara di TNI 8 tahun saja.

Imparsial mengkritik keras rencana Presiden Jokowi dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto mempekerjakan perwira TNI aktif di kementerian dan lembaga negara.

Rencana distribusi TNI ke kementerian memunculkan kekhawatiran atas kebangkitan orde baru (orba), karena lekat dengan konsep dwifungsi ABRI yang kini bisa jadi multifungsi TNI.

Presiden Jokowi jangan sampai menyetujui wacana dan rencana revisi tersebut lantaran itu merupakan langkah mundur dalam proses reformasi TNI

Sisriadi mengatakan lembaga-lembaga yang ada di TNI telah mempersiapkan prosedur operasional dalam melakukan netralitas Pilpres 2019.

Rencana mendistribusikan perwira TNI aktif ke kementerian dan lembaga negara
sama saja menangani masalah dengan memunculkan masalah baru.

Kenangan dan harapan para purnawirawan menghabiskan masa tua dengan uang pensiun yang pas-pasan.

Komisi I menolak rencana penempatan perwira aktif TNI di Kementerian. Penolakan serupa juga datang dari Komisi II dan Kepala BKN.

TNI mengklaim sudah menerima perintah dari Jokowi agar menangkap penyebar paham komunisme untuk diproses secara hukum.  

"Sebaiknya para PKI dan Generasi PKI baru serta para pemuda pemudi kritis di garis kiri. Dikumpulkan dalam satu gudang kemudian dijadikan sasaran tembak oleh Leopard," tulis akun @tni_indonesia_update.

Postingan video dengan keterangan teks provokatif di akun instagram @tni_indonesia_update dihapus setelah mendapat sorotan publik.

Akun media sosial resmi TNI tertera di laman Tni.mil.id, yakni @PuspenTNI (Instagram), @Puspen_TNI (Twitter), Puspen TNI (YouTube), dan Pusat Penerangan TNI (Facebook).

Setidaknya ada dua masalah yang muncul jika TNI 'masuk' kementerian/lembaga: Pertama, mengkhianati amanat reformasi; kedua bisa memicu konflik dengan PNS yang membangun karier dari nol.

Ahmad Riza Patria tidak sepakat dengan usulan penempatan perwira aktif TNI di kementerian dan lembaga. Wakil Ketua Komisi II itu menilai usulan Panglima TNI tersebut bisa memicu masalah.  

Wacana Panglima TNI untuk merevisi UU TNI dalam hal perwira tinggi mengisi pos di kementerian dinilai sebagai hal yang tidak logis.

Dalam Rapat Pimpinan TNI 2019, tiga hal yang dibahas adalah menyukseskan pemilu 2019, operasi penegakan hukum di Papua, dan kerawanan bencana.