Indeks Tindak Pidana Korupsi

KPK Serahkan Aset Rampasan Rp16,25 M ke Pemkab Hulu Sungai Utara
Aset miliaran rupiah itu berasal dari hasil putusan tindak pidana korupsi mantan Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid.

Eks Gubernur Sultra Bebas Bersyarat Per 16 Januari 2024
Saat ini Nur Alam berada di bawah bimbingan Bapas Klas I Bandung, dengan masa bimbingan sejak tanggal 16 Januari 2024 hingga 27 Janauri 2029.

Anies Nilai Dimiskinkan Jadi Hukuman Paling Ampuh untuk Koruptor
Anies Baswedan menilai koruptor paling takut untuk dimiskinkan dengan diambil harta-hartanya.

Kejagung Pastikan Pinangki Telah Dipecat Sejak 2021
Kejagung memastikan Jaksa Pinangki telah dipecat pada Agustus 2021 lalu karena terlibat dalam kejahatan luar biasa tindak pidana korupsi.

Kasus Ade Yasin: Opini WTP Bukan Jaminan Pemda Antikorupsi
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK telah menjadi komoditas jual beli oleh kepala daerah untuk membohongi publik.

Ade Yasin Ditangkap KPK, Roda Pemerintahan Dipimpin Wabup Bogor
Jika tak ditangkap KPK, Bupati Bogor Ade Yasin semestinya menghadiri kegiatan dengan Kedutaan Besar Hungaria di Cisarua.

Respons PPP soal Penangkapan Bupati Bogor Ade Yasin
PPP akan bersikap setelah mendengar penjelasan resmi dari KPK terkait perkara yang menjerat Ade Yasin.

Klarifikasi Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp50 Juta Tidak Dibui
Jaksa Agung berpendapat penanganan perkara korupsi di bawah Rp50 juta cukup mengembalikan kerugian keuangan negara.

Yasonna: Hukuman Mati untuk Koruptor Masih di Tataran Wacana
Yasonna tidak menjanjikan akan ada perubahan UU sehingga penerapan hukuman mati dapat diterapkan lebih luas lagi.

Kuasa Hukum Nilai Kasus Karen Agustiawan Bukan Perkara Pidana
Kuasa hukum eks Direktur Pertamina Karen Agustiawan, Soesilo Aribowo menyebutkan kasus yang dilakukan kliennya adalah aksi korporasi biasa dan bukan perkara pidana.

Kata Karen di Pengadilan: Saya Tak Tahu Letak Kesalahan Saya
Karen Agustiawan didakwa telah memperkaya orang lain atau korporasi dalam upaya investasi di Blok Basker Manta Gummy.

Masyarakat Kian Toleran pada Praktik Menyuap Pejabat
Jika seorang pejabat dekat dengan masyarakat, pejabat itu mudah dianggap bersih. Demikian temuan riset terbaru.

Hasto: Pelapor Korupsi Dapat Rp200 Juta Bukan Kampanye Jokowi
"Hal-hal yang berkaitan dengan kasus korupsi sejak awal dilakukan oleh Pak Jokowi," ujar Hasto.

Aturan Pelapor Korupsi Diberi Rp200 Juta Dinilai Bisa Picu Masalah
"Semangat aturannya sangat progresif, mendorong partisipasi publik dalam mengawasi tindak pidana korupsi. Tetapi, apakah ini bisa bekerja sesuai dengan semangatnya?" kata Faldo.

KPK Ingin Hadiah untuk Pelapor Korupsi Tak Perlu Dipatok Rp200 Juta
Angka Rp200 juta dinilai lebih kecil ketimbang yang tertuang di peraturan KPK sebelumnya.
Fahri: Pelapor Korupsi Dapat Rp200 Juta Itu Bahan Kampanye Jokowi
Hadiah uang Rp 200 juta bagi pelapor kasus suap dan korupsi hanya upaya pencitraan Jokowi jelang Pilpres 2019.

KPK Masih Pelajari Aturan Premi Rp200 Juta bagi Pelapor Tipikor
Para pelapor tindak pidana korupsi dinilai memang pantas mendapat penghargaan.
Masuk tirto.id








