Indeks Syafruddin Arsyad Temenggung

Mahkamah Agung membebaskan terdakwa kasus korupsi BLBI Syafruddin Arsyad Temenggung dari segala tuntutan hukum.

Terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat hakim dalam putusan MA yang membuat Syafruddin Arsyad Temenggung bebas dari jeratan hukum di perkara korupsi BLBI.

KY tidak punya wewenang untuk menyatakan putusan hakim salah atau tidak.

MA tidak boleh menolak pengajuak PK terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dengan alasan aturannya tidak ada, tidak jelas, dan alasan lain.

Tiga hakim MA berbeda pendapat memutus kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung, sehingga dinilai komisioner KPK sebagai putusan 'aneh bin ajaib'.

MA menyatakan pembebasan terdakwa korupsi BLBI Syafruddin Arsyad Temenggung dari Rutan KPK harus menunggu petikan putusan kasasi.

MA menilai perbuatan Syafruddin Arsyad Temenggung dalam penerbitan SKL BLBI untuk Sjamsul Nursalim bukan perbuatan pidana.

KPK menilai sebagian besar argumentasi kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai pengulangan dari di persidangan sebelumnya.

Syafruddin menyatakan banding setelah mendengar putusan hakim.

"Pak Syafruddin itu sampai tadi pun mengatakan kepada saya ya saya tidak merasa melakukan apa yang didakwakan kepada saya. Jadi dihukum sehari pun saya tetap mengajukan banding," ujar Yusril.

Jaksa menuntut Syafruddin 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

"KPK terhasut kampanye dan siasat obligor BLBI yang tidak mau membayar alias konglomerat hitam yang otomatis mengatakan BDNI belum selesai."

Syafruddin Arsyad telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 25 April 2017.

Kesaksian Boediono soal proses penyelesaian utang BLBI oleh pemilik BDNI Sjamsul Nursalim terkesan melimpahkan tanggung jawab ke Syafruddin Arsyad Temenggung.

Menurut Boediono, anggota KKSK yang terdiri atas sejumlah menteri yang diketuai oleh Menko Ekuin menerima saja data yang diberikan oleh BPPN.

Kwik Kian Gie menyoroti pemberlakuan MSAA dalam penyelesaian utang debitur BLBI saat bersaksi di sidang Syafruddin Arsyad Tumenggung.

"Waktu itu ada Pak Yusril ikut meneken Inpres Nomor 8 Tahun 2002 untuk menerbitkan SKL," kata Kwik Kian Gie.