Indeks Sumatera Barat

Pemanfaatan kayu gelondongan banjir Sumatra harus dilakukan sesuai prosedur dan tidak boleh diperjualbelikan untuk kepentingan komersial.

Korban bencana Sumatra memiliki permohonan yang berbeda-beda terkait pembangunan hunian.

Kemenkes beri imunisasi khusus yang menyasar anak-anak di wilayah terdeteksi kasus campak mulai awal pekan ini.

Nenek Saudah, diduga jadi korban penganiayaan di Pasaman, Sumbar, karena menolak aktivitas tambang ilegal. Simak kronologi dan perkembangan kasusnya.

Saat ini Gunung Marapi masih berstatus waspada atau Level II.

Pengerahan tersebut mencakup penambahan 15 batalion, terdiri atas lima Batalyon Zeni dan 10 Batalyon Teritorial Pembangunan.

RSUD di wilayah terdampak bencana di Sumatra diklaim telah kembali beroperasi, meskipun sebagian masih belum berjalan penuh.

Pembongkaran jalur kereta Lembah Anai tidak bisa dilakukan tergesa-gesa dan harus melalui kajian mendalam.

Pihak teknis menginginkan pembongkaran. Namun pelestari budaya berupaya mempertahankan.

Satgas PKH identifikasi sejumlah pihak yang diduga berkontribusi terhadap banjir bandang dan longsor di Sumatra.

Dipastikan relokasi bukan sekadar memindahkan warga, tetapi memulihkan kehidupan mereka secara bermartabat.

Pemprov Sumbar juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2026 sebesar Rp3.214.846 untuk 2 sektor usaha.

Gubernur diharap segera menandatangani SK UMP Sumbar 2026 agar dapat segera diumumkan.

Gubernur Sumbar mengklaim tidak pernah beri izin ke perusahaan yang terlibat bencana ekologis selama menjabat kepala daerah.

Dibutuhkan tambahan personel karena sejumlah wilayah di Aceh masih tergenangi lumpur, seperti Aceh Tamiang serta Aceh Timur.

Prabowo mengklaim pemerintah dan masyarakat Indonesia terus membantu meringankan beban korban bencana Sumatra.

Prabowo mengklaim pemerintah bersama relawan terus bekerja keras memperbaiki keadaan usai bencana melanda Sumatra.

Besarnya nilai kerugian menunjukkan skala dampak bencana yang jauh melampaui kemampuan keuangan daerah di Sumatra Barat.

Relaksasi dapat berupa perpanjangan tenor, top up kredit atau suplesi, serta subsidi bunga dan subsidi margin.

Pembukaan fungsional dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan pengguna jalan.