Indeks Sumatera Barat

Pembongkaran jalur kereta Lembah Anai tidak bisa dilakukan tergesa-gesa dan harus melalui kajian mendalam.

Pihak teknis menginginkan pembongkaran. Namun pelestari budaya berupaya mempertahankan.

Satgas PKH identifikasi sejumlah pihak yang diduga berkontribusi terhadap banjir bandang dan longsor di Sumatra.

Dipastikan relokasi bukan sekadar memindahkan warga, tetapi memulihkan kehidupan mereka secara bermartabat.

Pemprov Sumbar juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2026 sebesar Rp3.214.846 untuk 2 sektor usaha.

Gubernur diharap segera menandatangani SK UMP Sumbar 2026 agar dapat segera diumumkan.

Gubernur Sumbar mengklaim tidak pernah beri izin ke perusahaan yang terlibat bencana ekologis selama menjabat kepala daerah.

Dibutuhkan tambahan personel karena sejumlah wilayah di Aceh masih tergenangi lumpur, seperti Aceh Tamiang serta Aceh Timur.

Prabowo mengklaim pemerintah dan masyarakat Indonesia terus membantu meringankan beban korban bencana Sumatra.

Prabowo mengklaim pemerintah bersama relawan terus bekerja keras memperbaiki keadaan usai bencana melanda Sumatra.

Besarnya nilai kerugian menunjukkan skala dampak bencana yang jauh melampaui kemampuan keuangan daerah di Sumatra Barat.

Relaksasi dapat berupa perpanjangan tenor, top up kredit atau suplesi, serta subsidi bunga dan subsidi margin.

Pembukaan fungsional dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan pengguna jalan.

Anggaran Rp268 miliar untuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dialokasikan dari BTT.

Jumlah pengungsi menurun dari 624.670 jiwa menjadi 608.940 jiwa. Mayoritas pengungsi masih berada di Provinsi Aceh, yakni 572.862 jiwa.

Sebanyak 34 jenazah sempat dimakamkan tanpa identitas lantaran sudah hampir 2 minggu disimpan.

Hunian sementara ini menjadi lokasi tempat tinggal korban terdampak bencana Sumatra sambil menunggu selesainya dibangun hunian tetap.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah pengungsi berada sebanyak 884.889 jiwa.

WP (23) mengakui telah membeli kayu ilegal di Sijunjung dengan harga Rp26 juta dan berencana menjual kembali seharga Rp30 juta.

Perusahaan yang ditegur KLH adalah PT Fathul Jaya Pratama, CV Bumi Perdana dan CV Sayang Ibu Sejati.