Indeks Sumatera Barat

Kementerian ESDM menyiapkan 30 genset untuk wilayah Aceh. Sementara Sumatra Utara dan Sumatra Barat masing-masing 10 genset.

OJK sebut pemulihan lembaga jasa keuangan pasca bencana membutuhkan waktu cukup lama.

Setiap hujan deras Indah selalu merasa khawatir jika banjir bandang kembali terjadi.

Desa-desa yang belum mendapat akses internet tersebut termasuk desa di wilayah terluar, perbatasan, hingga desa tertinggal.

Distribusi logistik ke Jorong Tigo Kampung, Jorong Pagadih Mudiak, Pagadih Hilia, dan Banio Baririk harus dipikul warga dengan jarak sekitar 2-4 kilometer.

Mayoritas jenazah anak-anak dari Kabupaten Agam. Meski sudah dikubur, polisi simpan DNA dan tandai makam.

Sudaryono menegaskan, tak mungkin bantuan beras hanya diberikan sebanyak 1 Kg. Sebab, standar penyaluran beras kemasan pemerintah adalah 5 Kg.

Meskipun jaringan sudah tersambung kembali secara fisik, namun aliran listrik ternyata belum bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah dinilai perlu memiliki skema standby pesawat carter untuk situasi tanggap bencana.

Dana senilai Rp4 miliar per kabupaten/kota bahkan dinilai tak cukup untuk perbaikan gorong-gorong beton yang rusak.

Puluhan tahun sisihkan upah meladang, rumah hancur dalam satu malam diseret banjir bandang. 

Jumlah pengungsi akibat bencana di Sumatra per Senin (8/12/2025) juga bertambah menjadi 1.570.482 orang.

Video aslinya adalah momen saat Dedi Mulyadi menghadiri Milad Ponpes Suryalaya di Tasikmalaya pada September lalu.

Starlink di kantor Pegadaian bantu warga pulihkan komunikasi, akses informasi, dan koordinasi pascabencana.

BNPB mencatat sebanyak 389 jiwa masih dalam daftar pencarian oleh tim SAR gabungan.

Susi Air akan distribusikan BBM dalam drum, tabung elpiji, hingga genset ke daerah-daerah yang terdampak banjir Sumatra.

Kebijakan pembelajaran darurat mempertimbangkan kondisi sekolah di Aceh, Sumbar, dan Sumut yang berbeda-beda.

Obat-obatan bagi pengungsi masih terbilang cukup. Tapi tren kebutuhan nakes dan obat masih tinggi.

Terdapat total 23 izin yang terdiri dari empat Kontrak Karya (KK) dan 19 IUP di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh.

Kompleksitas distribusi kerap menyergap banyak pihak—penggalang dana, relawan, organisasi sosial, hingga perusahaan—yang terlibat dalam penggalangan dana.