Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Nasdem T Taufiqulhadi membantah permintaan Jaksa Agung HM Prasetyo soal penanganan kasus OTT Kejati ditangani lembaganya dapat berujung pada konflik kepentingan.
Komisi III DPR RI menyatakan KPK seharusnya menyetujui permintaan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menangani sendiri anak buahnya di Kejati DKI yang terjaring OTT.
KPK akan mendalami apakah Ketua Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Sudung Situmorang, mengetahui uang suap Rp2,5 miliar yang rencananya akan diberikan kepada dia dari pengusaha.
Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa sejumlah jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta sebagai saksi terkait dugaan suap penanganan perkara PT. Brantas Abipraya.
Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung (Kejagung) Widyo Pramono mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (7/4/2016). Kedatangannya tersebut untuk berkoordinasi terkait kasus dugaan suap penanganan perkara PT. Brantas Abipraya di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.
Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono mengatakan, Kejaksaan Agung segera memeriksa tiga tersangka dugaan suap penanganan kasus korupsi PT Brantas Abipraya yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ketiga tersangka tersebut ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pekan lalu.