Indeks Suap Jual Beli Jabatan

KPK belum mengungkap identitas 7 orang tersangka baru dalam kasus jual beli jabatan di lingkungan Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, tersebut.

Perpanjangan masa penahanan dilakukan karena tim penyidik masih memerlukan waktu untuk melengkapi alat bukti dalam berkas perkara penyidikan.

Alvin Nicola menilai kasus Bupati Bangkalan ini adalah bukti birokrasi Indonesia masih transaksional.

Syahrial terbukti menyuap eks penyidik KPK Stepanus Robinson Pattuju sebesar Rp1,6 miliar agar tidak menaikkan perkara jual beli jabatan ke penyidikan.

Belasan tersangka yang belum ditahan itu bakal diperiksa di Polres Probolinggo.

Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat diduga menerima suap terkait pengisian jabatan dari 5 camat di wilayahnya.

Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara kasus dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk ke Kejaksaan.

Sebanyak 24 saksi sudah diperiksa terkait kasus suap jual-beli jabatan oleh Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat.

Petugas menyita Rp647.900.000 dari sebuah brankas di rumah Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, diduga sebagai uang hasil jual-beli jabatan.

10 orang yang ditangkap dalam OTT termasuk Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.

Laporan tersebut masih berupa lisan terkait dugaan pemerasan penyidik KPK terhadap Wali Kota Tanjungbalai H.M Syahrial agar penanganan kasusnya dihentikan.

KPK sudah menetapkan tersangka kasus suap jual beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai Sumatera Uatra.

Romi terbukti menerima suap Rp 255 juta dari Haris Hasanudin dan M Muafaq Wirahadi sebesar Rp 91,4 juta.

Lukman Hakim Saifuddin memberikan kesaksian dalam sidang terdakwa Romahurmuziy, di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Lukman Hakim Saifuddin datang ke KPK tanpa ada penjadwalan pada pukul 12.30 WIB setelah Salat Jumat.

Romi mengaku ada beberapa poin dakwaan Jaksa KPK yang dia tak mengerti sehingga ia akan mengajukan eksepsi sendiri.

Pelimpahan perkara Mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy dalam kasus suap jual beli batan di Kemenag dari penyidik KPK ke pengadilan dijadwalkan 4 September 2019.

Sidang pembacaan vonis kasus suap jual-beli pengisian jabatan di Kementerian Agama terhadap dua terdakwa Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanudin digelar hari ini, Rabu (7/8/2019).

Dalam sidang Pleidoi kasus jual beli jabatan Kemenag, terdakwa Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanudin meminta agar hakim memberi hukuman yang seringan-ringannya.

Muafaq Wirahadi dituntut dengan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp150 juta.