Indeks Suap Jual Beli Jabatan

Sidang lanjutan kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama hari ini akan mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Staf Khusus Menag Gugus Joko Waskito mengaku berkomunikasi dengan Ketua DPW PPP Jawa Timur Musyaffa Noer dan Sekretaris DPW PPP Jawa Didik soal Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin.

Muafaq mengatakan uang itu diberikannya di hotel saat acara di Trawas, Mojokerto. Pemberian itu dilakukan secara tatap muka.

Jaksa KPK memergoki  staf khusus Menag Gugus dan Kakanwil Jatim non-aktif Haris Hasanuddi berkomunikasi melalui WhatsApp pada 2 Oktober 2018 Gugus meminta Haris untuk "silent".

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai Haris Hasanuddin layak menjadi Kakanwil Kemenag Jawa Timur karena ia mengenalnya dan merasa cocok. 

Jaksa memperdengarkan rekaman percakapan Menteri Agama Lukman Hakim dengan stafnya. Dalam percakapan itu, Lukman meminta stafnya menanyakan rekomendasi Romi.

KPK memanggil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama pada Rabu (19/6/2019) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Jaksa KPK memanggil Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin untuk bersaksi di sidang jual beli jabatan di Kementerian Agama, hari ini, Rabu (19/6/2019).

Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Farid Wajdi Ibrahim diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Romahurmuziy.

KPK terus mengembangkan kasus dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama RI. Hari ini komisi anti rasuah itu memanggil tiga rektor Universitas Islam Negeri (UIN) untuk diperiksa.

KPK akan memanggil beberapa calon rektor di sejumlah kampus UIN untuk mendalami dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag. 

Sekjen Kemenag hari ini akan menjadi saksi di persidangan kasus jual beli jabatan Kementerian Agama, Pengadilan Tipikor.

Tersangka korupsi suap jual beli jabatan Kementerian Agama Romahurmuziy kembali ke rutan KPK setelah dinyatakan tidak perlu dirawat oleh pihak rumah sakit.

Jaksa KPK Wawan Yunarwanto menilai uang itu tetap saja ilegal. Sebab, pemberian itu diberikan dalam kapasitas Lukman sebagai menteri.