Indeks Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965

Ketua Laskar Merah Putih, Lucky Sunarya, menegaskan sejarah Indonesia terkait kudeta 65/66 merupakan kebenaran tak terbantahkan.

Mbah Suti adalah satu dari ribuan korban tragedi kemanusiaan 1965, yang semuanya telah berusia uzur. Yang satu per satu telah mangkat sebelum pemerintah meneguhkan janji untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) merupakan lembaga paling ideal untuk mencari kebenaran di masa lalu. Sayang, UU yang mengatur pembentukan KKR ini kandas di tangan Mahkamah Konstitusi, 10 tahun lalu. Kini Indonesia masih harus mencari format lembaga terbaik dan paling realistis untuk mewadahi proses pencarian kebenaran atas peristiwa-peristiwa masa lalu.

Ada dua simposium yang merespons Tragedi 1965 di paruh pertama tahun 2016 ini, yakni simposium di Hotel Aryaduta pada 18-19 April dan simposium di Balai Kartini, 1-2 Juni. Simposium Aryaduta secara eksplisit mendorong terjadinya pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi sebagai penyelesaian nonyudisial atas tragedi itu. Di sisi lain, Simposium Balai Kartini memandang rekonsiliasi sudah terjadi secara alamiah dan meminta pemerintah tidak membuka-buka lagi masa lalu.

Simposium anti-Partai Komunis Indonesia yang bertemakan 'Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain' yang berlangsung tanggal 1-2 Juni 2016 di Balai Kartini, Jakarta menghasilkan sembilan rekomendasi. Hasil rekomendasi simposium tersebut akan disampaikan kepada pemerintah untuk menjadi bahan pertimbangan.

Mantan Wakil Presiden RI ke-6 Tri Sutrisno menyampaikan pidato dalam simposium nasional antikomunisme bertajuk "Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain" di gedung Balai Kartini Jakarta, Rabu (1/6/2016) pagi. Saat berpidato, Try Sutrisno menyampaikan rencana peluncuran buku yang membahas kronologi Surat Perintah Sebelas Maret (Super Semar).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Dr Mahfud MD mengatakan, Tap MPR Nomor 25/1966 tentang Larangan terhadap Komunisme, Marxisme dan Leninisme tak bisa dicabut. Karena itu upaya penghidupan bangkitnya paham komunis harus ditindak.

Panitia Simposium Tragedi 1965 menyerahkan hasil rekomendasi kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Rabu (18/5/2016). Panitia Simposium mengakui bahwa rekomendasi ini tidak  akan langsung mengarah kepada rekonsiliasi, namun lebih kepada penyelesaian non-yudisial.

Sebuah Simposium yang bersejarah digelar di Jakarta pada April lalu. Pelaksanaannya sangat penting karena menjadi penanda putusnya rantai dendam akibat peristiwa 65. Yang lebih istimewa, negara hadir dalam Simposium ini. Tak seperti tahun-tahun sebelumnya yang justru diberangus dan dibubarkan, Simposium 65 kali ini mendapatkan dukungan dari pemerintah.

Organisasi masyarakat (ormas) yang menamakan dirinya Front Pancasila melakukan aksi penolakan terhadap acara Simposium Nasional bertajuk “Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan" yang diselenggarakan oleh Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukan)