Indeks Sim

POLRI mengembangkan aplikasi e-AVIS yang bisa melayani ujian teori SIM secara online. Bagaimana cara kerjanya?

Banyak masyarakat yang komplain karena aplikasi Sinar yang dirilis pada Selasa 13 April 2021 tak dapat beroperasi optimal.

Cara mengurus SIM yang hilang relatif mudah. Ikuti saja prosedurnya. Anda bisa mengurus sendiri tanpa calo.

Sejumla gerai Surat Izin Mengemudi di delapan mal di DKI Jakarta telah beroperasi kembali pekan ini dan melayani permohonanan perpanjangan SIM.  

Korps Lalu Lintas Polri membebaskan masyarakat dari denda telat pembayaran pajak selama pandemi virus COVID-19.

Dengan mengantongi SIM Internasional, orang yang berkunjung ke luar negeri memiliki izin sah untuk mengemudikan kendaraan.

Lima wilayah untuk layanan SIM Keliling di Jakarta hari ini

Cara dan syarat membuat Smart SIM yang diterbitkan Korlantas Polri.

Salah satu keunggulan Smart SIM di antaranya semua data pelanggaran pengemudi yang memiliki SIM akan tercatat secara otomatis.

Desain SIM baru ada tulisan 'Indonesia' dan garis merah horizontal, juga logo Korlantas Polri di bagian kiri. Juga golongan darah, jenis kelamin, alamat dan pekerjaan. 

Syarat memperpanjang SIM salah satunya adalah membawa KTP asli dan SIM lama pengemudi.

Ujian praktik SIM salah satunya dilakukan untuk mengukur kemampuan spasial pengemudi.

SIM bukan sekadar syarat administrasi untuk berkendara secara legal tapi juga kompetensi dan kesehatan pengendara.

"Kita menuju ke sana. Negara maju itu sudah di sana karena kan datanya sudah terintegrasi. Jadi terintegrasi datanya dari BPJS, dengan Kemendagri, NIK dan sebagainya," kata Irvan.

"Kami dengan tegas, menolak janji kampanye murahan ini, yang akhirnya bisa menambah potensi kecelakaan lalu lintas yang lebih tinggi,” kata RSA

Polda Metro Jaya menunda pemberlakuan tes psikologi dalam proses pembuatan dan perpanjangan SIM.

Simulasi penerapan tes psikologi bagi
penerbitan SIM kendaraan bermotor
akan dimulai pada 21-23 Juni 2018.

Kepolisian Republik Indonesia tengah berupaya melakukan pemberantasan pungutan liar (pungli) di lembaganya. Tindakan tersebut dilakukan menyusul perintah Presiden Joko Widodo yang menginginkan seluruh pelayanan dan perizinan kepada masyarakat harus bebas dari pungli melalui Operasi Pemberantasan Pungli (OPP).

Ombudsman RI menengarai pembayaran Asuransi Bhakti Bhayangkara sebagai ladang pungutan liar. Para pemohon pembuat SIM merasa wajib membayar biaya asuransi tersebut. Padahal peraturan pemerintah jelas tak mensyaratkan asuransi sebagai kewajiban.