Indeks Sidang Tahunan Mpr

Seluruh presiden dan wakil presiden terdahulu diundang dalam acara Sidang Tahunan MPR RI.

Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menghadiri agenda sidang tahunan MPR RI yang jatuh pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Rekayasa lalu lintas tidak dilakukan permanen saat Sidang Tahunan MPR 2025 di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.

Sidang Tahunan MPR 2025 dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 15 Agustus 2025. Simak jadwal lengkap dan waktu dimulainya sidang.

Sidang Tahunan MPR 2025 digelar sehari lebih awal pada Jumat, 15 Agustus mendatang. Sejumlah agenda telah disiapkan, termasuk pidato kenegaraan Prabowo.

Presiden Jokowi menyampaikan pidato nota keuangan negara dalam sidang tahunan MPR RI, Jumat (16/8/2024). Berikut isi lengkap pidatonya.

Jokowi merinci, penerimaan pajak yang ditargetkan dalam RAPBN 2025 sebesar Rp2.490,9 T dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 T.

PKS menilai Jokowi tak perlu meminta maaf terlalu panjang karena yang paling penting adalah evaluasi kinerja yang harus diperbaiki.

Ketua DPR, Puan Maharani, mengatakan, ke-126 undang-undang yang selesai dibahas oleh alat kelengkapan dewan bersama pemerintah.

Simak ⁠isi lengkap pidato Ketua MPR di Sidang Tahunan 16 Agustus 2024.

Pemerintah juga harus menyelesaikan masalah yang sampai saat ini masih terus terjadi, seperti soal kedaulatan pangan dan ketimpangan.

Isi lengkap pidato kenegaraan Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR-RI di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Ketua DPR-RI Puan Maharani, menyampaikan pidato di sidang tahunan MPR, Jumat (16/8/2024). Simak isi lengkap pidatonya.

Jokowi menyampaikan bahwa dua periode pemerintahannya berhasil mengambil kembali aset negara selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing.

Jokowi juga mendoakan Prabowo agar diberikan kemudahan dalam memimpin pemerintahan Indonesia, pada periode mendatang.

Puan Maharani menilai bahwa visi tanpa kekuasaan menjadi sia-sia, sedangkan kekuasaan tanpa visi menjadi sewenang-wenang.

“Kehadiran negara jangan menunggu ‘No Justice No Viral’ kehadiran negara adalah hadirnya keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat,” ujar Puan.

Presiden Jokowi mengatakan KUHP baru merupakan upaya memodernisasi hukum di Indonesia.

Puan Maharani mengungkapkan peran perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk maju dan sejahtera.

Selama dua periode, kata Jokowi, pemerintahannya berhasil membangun sebuah pondasi dan peradaban baru.