Indeks Sidang Pk Ahok

Atas tindakannya menolak PK Ahok, maka MA melewatkan kesempatan memperbaiki hukum yang tidak adil.

Kuasa hukum Ahok menilai proses pengambilan putusan MA atas Peninjauan Kembali (PK), yang diajukan kliennya, terlalu cepat.

Ahok punya elektabilitas sebagai calon Wakil Presiden 2019 setidaknya menurut lembaga survei pada tahun lalu.

Setelah MA menolak Peninjauan Kembali yang diajukan Ahok, ia hanya bisa berharap kepada Presiden Jokowi melalui mekanisme grasi atau amnesti.

Penasihat hukum Ahok enggan berkomentar tentang penolakan MA terhadap Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan kliennya.

Majelis Hakim MA, yang dipimpin oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar, menolak pengajuan PK dari Ahok.

Hakim Agung Artidjo kerap memvonis koruptor dengan hukuman berat. 

Juru bicara Mahkamah Agung, Suhadi menyatakan bahwa berkas peninjauan kembali yang diajukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan diputuskan paling lambat 2 minggu lagi.

Ketua MA akan menyerahkan berkas ke Ketua Kamar untuk menentukan hakim.

Berkas PK Ahok dijadwalkan untuk dilimpahkan hari ini.

Kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Fifi Lety Indra menjelaskan alasan pengajuan Peninjauan Kembali setelah mencabut permohonan banding pada tahun 2017.

Memori Pengajuan Kembali (PK) Ahok diterima oleh majelis hakim, maka penanganan PK akan dilanjutkan ke Mahkamah Agung (MA).

Sidang PK Ahok hari ini diagendakan pembacaan memori oleh kuasa hukumnya.

"PK Ahok harus ditolak karena ia sudah terbukti menista agama," teriak salah satu orator yang menolak sidang PK Ahok.

Kuasa hukum Ahok menggunakan vonis kepada Buni Yani sebagai dasar berargumentasi.

Sidang Peninjauan Kembali (PK) kasus penistaan agama dengan terpidana mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin, (26/2/2018).

Menurut Fadli Zon, tidak ada novum atau bukti baru yang bisa menjadi dasar kuat bagi MA mengabulkan PK Ahok.

Lalu lintas di Jalan Gajah Mada, tepatnya di depan PN Jakarta Utara tempat sidang PK Ahok berlangsung tersendat.

Kuasa hukum Ahok, Josefina Agatha Syukur mengatakan sudah mengantongi sejumlah alasan yang jelas untuk memperkuat pengajuan PK.

Kuasa hukum Ahokmenilai ada kekhilafan hukum atau kekeliruan yang nyata pada putusan Ahok.