Indeks Sidang Korupsi E-ktp

Pimpinan DPR hanya bisa diganti jika ada keputusan hukum yang bersifat tetap atau dilakukan melalui keputusan fraksi di DPR.

Keluarga Setya Novanto cemas Ketua DPR itu menghilang. KPK menggeledah dan menyita CCTV di rumahnya.

Polri akan membantu menertibkan, tapi tidak mau terlibat dalam pencarian Novanto sebagai DPO.

"Status tersangka dan penahanan Setya Novanto tidak akan mengganggu kinerja dan soliditas pimpinan DPR RI," kata Fahri Hamzah

Langkah menjemput paksa Setya Novanto di kediamannya dinilai sudah tepat lantaran Ketua DPR RI itu kerap mangkir dari pemanggilan KPK.

"Bila tidak juga ditemukan maka KPK akan berkoordinasi dengan Polri untuk menerbitkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Para penyidik KPK disebut hanya mengambil rekaman kamera pemantau (CCTV) dari pos penjagaan di kediaman Setya Novanto.

Tim masih berupaya untuk membawa Ketua Umum Partai Golkar itu untuk hadir dalam pemeriksaan.

KPK tak segan mendaftarkan Ketua DPR ini ke dalam DPO. Ini berarti Novanto menjadi Ketua DPR pertama yang menjadi buronan KPK.

Setya Novanto, tersangka kasus korupsi KTP-elektronik sekaligus Ketua DPR RI, terancam masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Tujuh penyidik datang bersama puluhan Brimob, setelah sebelumnya Ketua DPR Setya Novanto mangkir dari pemeriksaan.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan surat itu memuat sejumlah informasi terkait ketidakhadiran Ketua DPR tersebut.

Zulhendri menyatakan pencabutan BAP Miryam tak mempengaruhi posisi Setya Novanto dalam jeratan kasus korupsi e-KTP.

"KPK itu sangat hati-hati. Kalau kemudian bau durian jadi alasan, itu kan hanya disebut-sebut saja," kata Saut.

Menurut Novanto, tanpa pemulung Kota Kupang tidak bisa bersih.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan KPK tidak perlu memerlukan surat izin presiden untuk memanggil Ketua DPR Setya Novanto.

KPK akan fokus pada proses penyidikan kasus Novanto.

KPK bisa memeriksa seorang tersangka tindak pidana korupsi tanpa izin presiden.

Agus dan Saut dilaporkan karena dituding menandatangani surat palsu.

Majelis memperberat hukuman terhadap Irman dan Sugiharto terkait uang pengganti.