Indeks Sidang Etik Lili Pintauli

ICW meminta proses sidang etik Lili Pintauli harus tetap dilanjutkan karena pelanggaran tersebut dilakukan ketika masih menjabat sebagai Komisioner KPK.

Sidang etik Lili Pintauli Siregar dinyatakan gugur oleh Dewas KPK karena sudah tak lagi berlaku kode etik perilaku KPK terhadap Lili yang memutuskan mundur.

Lili Pintauli akhirnya menghadiri sidang etik KPK setelah sebelumnya mangkir dengan alasan ikut acara G20 di Bali.

Dewas KPK tetap menjadwalkan sidang etik terhadap Lili Pintauli pada hari ini.

Jubir KPK menjelaskan bahwa agenda Lili Pintauli ke G20 di Bali telah direncanakan sejak awal 2022.

Boyamin berharap Dewas KPK bisa memberikan sanksi tegas kepada Lili Pintauli berupa pemberhentian dari jabatannya.

ICW meminta Firli Bahuri Cs bertanggung jawab atas mangkirnya Lili Pintauli dari sidang etik Dewas KPK.

Tumpak mengatakan alasan Dewas KPK menunda sidang etik hari ini karena Lili Pintauli sedang berada di Bali dalam rangka tugas.

Sidang etik Lili Pintauli kali ini digelar menindaklanjuti dugaan menerima fasilitas akomodasi hotel hingga tiket menonton ajang balap MotoGP Mandalika.

Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan pelaksanaan sidang etik terhadap Lili Pintauli digelar secara tertutup dan hasilnya akan disampaikan terbuka.

Sidang etik kali ini diperlukan untuk menelusuri potensi kasus tiket dan akomodasi MotoGP dengan dugaan pidana seperti suap atau gratifikasi.

Dewas KPK akan menggelar sidang terkait dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar pada Selasa 5 Juli 2022.

ICW mendesak Kedeputian Penindakan KPK berkerak secara paralel dengan Dewas KPK guna mengusut potensi pidana yang melibatkan Lili Pintauli.

Dewas KPK telah mengumpulkan bahan keterangan dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi atas dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli diduga menerima fasilitas akomodasi hotel hingga tiket menonton ajang balap MotoGP 2022 di Mandalika dari salah satu BUMN.

Bareskrim Polri sebut peristiwa yang disampaikan ICW dalam suratnya adalah domain KPK. Penyidik akan melimpahkan ke KPK.

Sama seperti saat melaporkan Firli, landasan laporan ICW terhadap Lili Pintauli Siregar merujuk pada putusan Dewas KPK.

Perbuatan Lili Pintauli berkomunikasi dengan pejabat yang berperkara di KPK diduga sebagai tindak pidana.

ICW juga mendesak agar Dewas KPK melaporkan Lili Pintauli ke kepolisian karena berhubungan dengan pihak yang berperkara di KPK.

Lili Pintauli Siregar dinyatakan terbukti melanggar etik oleh Dewas KPK. Namun, sanksi lembek dinilai akan memberikan efek buruk ke depan.