Indeks Sertifikasi Tanah

Sejak 2016 hingga September 2024, tercatat ada 255.989 bidang tanah wakaf yang telah tersertifikasi.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menekankan tidak boleh ada diskriminasi dalam penyelesaian sertifikasi tempat-tempat ibadah.

Komisi II DPR menyebut Kementerian ATR/BPN harus fokus memperbaiki pelayanan masyarakat terkait sertifikasi tanah.

KPA menilai selama ini reforma agraria ‘disempitkan’ menjadi program sertifikasi tanah. Perlu gebrakan untuk jalankan reforma agraria sejati.

Faldo mengklaim sudah ada perbaikan di era kedua Jokowi pada masalah komunikasi.

Jokowi membagikan 1 juta sertifikat tanah secara simbolis dari Istana Negara Jakarta.

Petani dan warga Urutsewu sakit hati dengan penyertifikatan lima bidang karena selama ini TNI AD hanya pinjam tanah.

Dukungan politik untuk para tuan tanah di Nusa Tenggara Timur. Sebabnya? Politik uang. 

Ada banyak kekeliruan konseptual dan praktik Reforma Agraria di Indonesia baik di tubuh pemerintahan maupun kalangan aktivis.

Prabowo Subianto bicara soal pengelolaan ekonomi negara berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. Pasal ini punya sejarah panjang, terutama diksi soal "dikuasai negara".

Kebijakan Jokowi mengecewakan. Prabowo-Sandi bagian dari masalah.

Meski rajin bagi-bagi sertifikat tanah pemerintah dianggap belum melakukan reforma agraria. Konflik agraria yang terjadi pada 2018 mencapai 300 kasus di 16 provinsi.

"Presiden tahun 2018 minta kita kerjakan 7 juta sertipikat, BPN kerja lebih bagus sehingga terbit 9,4 juta sertipikat."

Pemprov DKI dan BPN meneken perjanjian kerja sama untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah.

Sandi tiba pukul 10.30 WIB di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan dan tidak berkomentar apapun

Johan Budi menegaskan pernyataan Luhut, yang diduga merespons kritik Amien Rais, bukan sikap Presiden Joko Widodo maupun pemerintah.

Menhan Ryamizard menjelaskan bahwa dulu lahan-lahan TNI selalu terletak jauh dari perumahan rakyat. Namun, kian lama rakyat mendekat dan terjadilah gesekan.

Bentuk kerja sama di antara Kemenhan dan Kementerian ATR, yakni mengeluarkan sertifikasi tanah-tanah milik Kemenhan dan TNI yang selama ini belum bersertifikat.