Indeks Sengketa Pemilu

BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan mendaftarkan gugatan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Jumat (24/5/2019) siang.

Dari kesepuluh gugatan, PKS merupakan partai terbanyak menggugat sengketa Pemilu 2019.

Ketua MK Anwar Usman menyatakan para hakim konstitusi akan independen dalam memutus sengketa hasil Pemilu 2019.

BPN berencana mendaftarkan sengketa hasil Pemilu ke MK pada esok hari, Kamis (23/5).

MK mengatakan bahwa hingga saat ini belum menerima laporan atau gugatan sengketa pemilu dari kubu Prabowo-Sandiaga Uno.

Koordinator jubir Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar membenarkan adanya rencana BPN membawa sengketa pemilu ke MK.

Mahkamah Konstitusi mengaku hingga saat ini belum menerima gugatan terkait sengketa Pemilu 2019.

KPU mengatakan penetapan hasil bisa dilakukan tak serentak. Artinya, KPU RI bisa menetapkan kandidat terpilih dari pilpres maupun pileg yang sudah tak ada lagi sengketa.

BPN akan memperkarakan penolakan rekapitulasi suara Pilpres 2019 oleh KPU RI ke Bawaslu, sedangkan untuk kasus Pileg 2019 akan menempuh ke jalur Mahkamah Konstitusi.

Perludem menilai rekonsiliasi elite politik setelah pemilu 2019 tidak akan berdampak positif ke publik jika bentuknya hanya bagi-bagi kursi jabatan. 

"[People power] enggak akan mengubah hasil juga. Karena KPU enggak bisa ditekan-tekan juga untuk mengubah hasil," kata Pramono.

"Keberatan mengenai sengketa hasil diatur dalan UU dan UUD. Oleh sebab itu, kita wajib mengikutinya," ujar Bagja.

MK menyayangkan pernyataan Ketua Dewan Pembina Persaudaraan Alumni 212 yang juga mantan Ketua MPR Amien Rais soal seruan people power jika ada kecurangan di Pilpres 2019.

MK memiliki enam aspek yang sudah dan akan dilakukan untuk menyelesaikan sengketa penghitungan suara pada Pemilu 2019.

Hakim Konstitusi terpilih Aswanto akan meminta pendampingan KPK untuk mengawasi Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Pemilu 2019 mendatang.

Peneliti LIPI Syamsuddin Haris mengusulkan Bawaslu dibubarkan. Ia menilai lembaga tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan dalam penyelesaian kasus-kasus sengketa pemilu.