Indeks Seleksi Hakim Agung

DPR menolak uji kelayakan dan kepatutan 12 hakim agung. Apa penyebabnya?

Komisi III DPR menunda proses uji kelayakan 12 calon hakim agung dan calon hakim Ad Hoc HAM karena ditemukan kecacatan dalam proses seleksinya.

Kontras menemukan adanya calon hakim Ad Hoc HAM yang masih mendukung penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial.

Komisi Yudisial memastikan hakim yang pernah terkena sanksi tetap diperbolehkan mengikuti seleksi calon Hakim Agung atau Hakim Ad Hoc Tipikor MA.

Terdiri dari 5 calon Hakim Agung untuk kamar pidana dan masing-masing satu calon Hakim Agung untuk kamar perdata dan kamar militer.

Rekam jejak Hakim Reny dalam putusan banding terhadap terdakwa Pinangki Sirna Malasari dan terdakwa Djoko Tjandra menjadi salah satu pertimbangan KY.

Dari 149 pendaftar, terdapat 24 calon hakim agung lolos tes kesehatan, asesmen kepribadian, dan rekam jejak.

Komisi III DPR RI merilis nama-nama calon Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, dan Hakim Hubungan Industrial yang dipilih dalam rapat pleno usai uji kelayakan dan kepatutan.

Ketua DPR Puan Maharani menerima 6 nama calon hakim agung dan 4 nama calon hakim ad hoc dari Komisi Yudisial pada Kamis (28/11/2019).

Gugatan perdata atas keputusan Komisi Yudisial soal hakim agung jalur non-karir layak ditolak dan dihentikan, karena merusak sistem peradilan.

Calon yang lolos terdiri dari 18 orang dari jalur karier dan 5 orang dari jalur nonkarier