Indeks Seleksi Hakim Agung

Julius menilai, restorative justice membuat pelaku dan korban sama-sama puas dalam penyelesaian masalah hukum.

Hakim Triyono Martanto mengeklaim ikut seleksi sudah 4 kali ikut seleksi dan ikut seleksi kali ini karena terpanggil sebagai pimpinan Pengadilan Pajak.

Anggota Komisi III DPR RI, Endang Agustina, mengusulkan pembatasan calon Hakim Agung diseleksi maksimal dua kali agar menghindari calon hakim pesanan.

Sebanyak 13 calon Hakim Agung dan tiga calon hakim ad hoc HAM dinyatakan lolos seleksi Hakim Agung siap menjalani uji kelayakan di DPR.

KY akan menyerahkan hasil seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM ke DPR RI.

Eks pimpinan KPK, Nurul Ghufron, diketahui mendaftar seleksi hakim agung MA untuk kamar pidana.

KY mengeluhkan kekurangan biaya operasional imbas anggaran lembaganya terkena efisiensi 54 persen.

DPR menolak uji kelayakan dan kepatutan 12 hakim agung. Apa penyebabnya?

Komisi III DPR menunda proses uji kelayakan 12 calon hakim agung dan calon hakim Ad Hoc HAM karena ditemukan kecacatan dalam proses seleksinya.

Kontras menemukan adanya calon hakim Ad Hoc HAM yang masih mendukung penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial.

Komisi Yudisial memastikan hakim yang pernah terkena sanksi tetap diperbolehkan mengikuti seleksi calon Hakim Agung atau Hakim Ad Hoc Tipikor MA.

Terdiri dari 5 calon Hakim Agung untuk kamar pidana dan masing-masing satu calon Hakim Agung untuk kamar perdata dan kamar militer.

Rekam jejak Hakim Reny dalam putusan banding terhadap terdakwa Pinangki Sirna Malasari dan terdakwa Djoko Tjandra menjadi salah satu pertimbangan KY.

Dari 149 pendaftar, terdapat 24 calon hakim agung lolos tes kesehatan, asesmen kepribadian, dan rekam jejak.

Komisi III DPR RI merilis nama-nama calon Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, dan Hakim Hubungan Industrial yang dipilih dalam rapat pleno usai uji kelayakan dan kepatutan.

Ketua DPR Puan Maharani menerima 6 nama calon hakim agung dan 4 nama calon hakim ad hoc dari Komisi Yudisial pada Kamis (28/11/2019).

Gugatan perdata atas keputusan Komisi Yudisial soal hakim agung jalur non-karir layak ditolak dan dihentikan, karena merusak sistem peradilan.

Calon yang lolos terdiri dari 18 orang dari jalur karier dan 5 orang dari jalur nonkarier