Indeks Seleksi Capim Kpk

Posko pelaporan secara online melalui http://bit.ly/pengaduancapimkpk dibuka mulai 16 Juli 2019 hingga 30 Agustus 2019.

Beberapa orang yang lolos seleksi administrasi Capim KPK adalah mereka yang mendaftarkan diri berkali-kali.

Firli Bahuri diduga pernah melakukan pelanggaran etis saat menjadi Deputi Penindakan, tapi keburu ditarik Polri sebelum disanksi. Bebas dari sanksi, Firli berusaha kembali ke KPK lewat seleksi pimpinan. 

Lima jaksa aktif yang diusulkan Jaksa Agung HM Prasetyo lolos seleksi administrasi Capim KPK. Demi mengamankan Korps Adhyaksa?

Tanpa hambatan, seluruh kandidat dari Polri lolos seleksi administrasi sebagai calon pimpinan KPK.

Beberapa kandidat yang lolos capim KPK salah satunya Irjen Firli Bahuri dinilai juga memiliki kapasitas dan berkualitas.

ICW menyesalkan sikap Pansel Capim KPK yang tidak terlalu memperhatikan kepatuhan pendaftar dengan status pejabat negara dalam menyerahkan LHKPN.

Kejaksaan dan Polri berebut pimpinan KPK periode 2019-2023. Namun, ICW mendesak agar pansel dapat memilih secara objektif, dan tak sekedar melihat asal institusi.

IPW menilai, pimpinan KPK saat ini seharusnya tak mendaftar lagi dalam seleksi capim KPK dan pansel KPK sebaiknya mencoret nama tersebut.

Pimpinan KPK mencalonkan lagi untuk periode kedua bukan kali pertama. Namun sepanjang sejarah belum ada pimpinan KPK dua periode.

Dalam UU Kepolisian sepanjang sifatnya penugasan dan tupoksinya sejalan dengan tugas kepolisian, maka status kepolisiannya masih bisa digunakan.

Menjadikan jabatan komisioner KPK sebaiknya jadi posisi terakhir yang ditempati, sehingga dalam tugasnya tidak memanfaatkan jabatan untuk batu loncatan karir.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Bonyamin Saiman menilai pimpinan KPK periode saat ini tidak perlu lagi ikut dalam bursa calon pimpinan KPK.

Seorang pendaftar Capim KPK dari Polri dipastikan mundur karena tak memenuhi syarat administrasi.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari ikut mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan KPK.

ICW mengatakan pansel capim KPK harus memberi catatan khusus bila terdapat unsur pejabat publik yang mendaftar, tapi alpa dalam melaporkan LHKPN-nya secara rutin.

Pendaftar seleksi calon pimpinan KPK berasal dari beragam latar belakang profesi. Pendaftar tercatat berporfesi sebagai advokat, dosen, unsur korporasi, hakim, jaksa hingga purnawirawan polisi.