Firli Bahuri diduga pernah melakukan pelanggaran etis saat menjadi Deputi Penindakan, tapi keburu ditarik Polri sebelum disanksi. Bebas dari sanksi, Firli berusaha kembali ke KPK lewat seleksi pimpinan.
Kejaksaan dan Polri berebut pimpinan KPK periode 2019-2023. Namun, ICW mendesak agar pansel dapat memilih secara objektif, dan tak sekedar melihat asal institusi.
Menjadikan jabatan komisioner KPK sebaiknya jadi posisi terakhir yang ditempati, sehingga dalam tugasnya tidak memanfaatkan jabatan untuk batu loncatan karir.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Bonyamin Saiman menilai pimpinan KPK periode saat ini tidak perlu lagi ikut dalam bursa calon pimpinan KPK.
ICW mengatakan pansel capim KPK harus memberi catatan khusus bila terdapat unsur pejabat publik yang mendaftar, tapi alpa dalam melaporkan LHKPN-nya secara rutin.
Pendaftar seleksi calon pimpinan KPK berasal dari beragam latar belakang profesi. Pendaftar tercatat berporfesi sebagai advokat, dosen, unsur korporasi, hakim, jaksa hingga purnawirawan polisi.