Indeks Ruu Tembakau

Penyetaraan tembakau dengan narkotika dinilai bakal mengebiri ekosistem pertembakauan nasional, sekaligus mematikan hajat hidup tenaga kerja yang terkait.

DPR akan berupaya mengeluarkan pasal terkait tembakau dari RUU Kesehatan, atau setidaknya membatalkan penyetaraan tembakau dengan narkotika.

DPR menilai tidak tepat dikelompokkannya tembakau dengan narkotika, psikotropika, dan minuman beralkohol dalam draf RUU Kesehatan.

INDEF meminta agar pemerintah tetap menjaga pertumbuhan Industri Hasil Tembakau (IHT) yang sedang dalam masa pemulihan.

Sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) menolak rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 (PP 109/2012).

Revisi PP Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan tidak mendesak dilakukan.

Kemenko Perekonomian menilai rencana revisi PP 109/2012 perlu dikaji secara komprehensif dan memperhatikan seluruh elemen masyarakat yang berdampak.

Rencana pemerintah melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 terus mendapat penolakan. Revisi ini dinilai sarat mengakomodir kepentingan asing.

AMTI meminta kepada pemerintah untuk menjamin dan melindungi ekosistem IHT melalui penyusunan kebijakan yang transparan dan partisipatif.

Pemerintah disarankan untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan karena merupakan usulan inisiatif dari DPR

M Subuh mengatakan di dalam naskah RUU Pertembakauan terdapat aturan tentang kawasan tanpa asap rokok, jadi yang dilarang hanya aktivitas merokok. Padahal dalam kawasan tanpa rokok, bukan hanya aktivitas merokoknya saja yang dilarang melainkan juga jual beli rokok.