Indeks Ruu Pdp

Alexander menuturkan, ketentuan UU PDP juga sejalan dengan UU Pers yang mengatur soal hak tolak, hak jawab, hak koreksi, hingga kewajiban koreksi.

Sejumlah pasal yang dinilai mengancam kerja jurnalistik antara lain adalah Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 64 ayat 4 UU PDP.

Apa itu UU PDP 2022 soal Perlindungan Data Pribadi dan pasal yang disorot.

Usai RUU PDP jadi UU, keamanan informasi berada di tangan BSSN. Sementara Kominfo jadi pemeriksa kepatuhan PSE.

Kehadiran UU PDP diharapkan mampu menjadi awal yang baik dalam menyelesaikan permasalahan kebocoran data pribadi di Indonesia.

LBH Pers, ICW dan AJI menemukan sejumlah pasal dalam RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang mengancam kerja jurnalistik serta hak atas informasi publik.

Puan menjamin masyarakat akan terhindar dari praktik doxing di media sosial usai RUU PDP disahkan menjadi undang-undang.

Meski ada UU Perlindungan Data Pribadi, aturan terhadap kelalaian PSE melindungi data masyarakat masih belum ada.

Mahfud menyebut aksi Bjorka hanya sebagai upaya untuk mengingatkan keamanan siber Indonesia.

Cak Imin menyebut kebocoran data di Indonesia masuk fase darurat. Ia meminta pemerintah beserta stakeholder terkait turun tangan.

Kominfo, BSSN, BIN serta Polri masuk dalam tim khusus untuk merespons kebocoran data yang sedang ramai saat ini.

Perlindungan data pribadi dinilai tak cukup hanya dengan RUU PDP, tapi juga ada kerja sama dari sektor swasta.

Bentuk dan komposisi lembaga otoritas pengawas PDP akan diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres).

RUU PDP juga akan mengatur suatu lembaga independen yang berada di bawah naungan presiden secara langsung.

Meutya menyebut 9 fraksi serta pemerintah telah menyetujui RUU PDP dibawa pada pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR untuk disahkan sebagai UU.

Sebanyak 1.132 orang, atau 66,6 persen dari total 1.700 responden yang disurvei telah menjadi korban penipuan digital.

Maraknya kebocoran data pribadi belakangan, Guru Besar Fisip Unair, Prof. Dr. Henri Subiakto mendesak supaya RUU PDP segera diundangkan tahun ini.

Kasus kebocoran data pribadi Indihome dan PLN menjadi cermin kerentanan sistem keamanan siber Indonesia, apakah solusi konkretnya agar tak berulang?

Selama ini yang menjadi perdebatan adalah mengenai badan pengawas perlindungan data pribadi, kata Abdul Kharis.

Mayoritas korban pencurian data & informasi dialami pemerintah, sehingga tak akan efektif bila lembaga pengawas data pribadi di bawah Kemkominfo.