Indeks Ruu Ikn

Suharso Monoarfa mengungkapkan, banyak temuan isu dan tantangan baru yang dihadapi oleh Otorita Ibu Kota Negara (IKN) dalam pemindahan ibu kota.

Taufik Basari membantah, bila sikap abstain partainya terhadap revisi Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) berkaitan dengan dukungan kepada pemerintah.

UU IKN adalah aturan kedua yang dikebut pembahasannya oleh partai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Seperti rencana tahun lalu, dia diselesaikan awal 2022.

Anies Baswedan menegaskan akan tetap membangun Jakarta kendati IKN sudah pindah ke Kalimantan. Menurutnya, kota itu akan tetap menjadi pusat banyak hal.

Ketua DPRD DKI Jakarta menilai Jakarta akan lebih sukses jadi kota pusat bisnis, bila nanti sudah tak lagi berstatus ibukota negara.

Keputusan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur ini akan berdampak pada nasib DKI Jakarta sebagai ibu kota negara saat ini.

BKF Kemenkeu mengklaim proyek strategis IKN berjalan dalam koridor pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Sri Mulyani saat raker dengan Komisi XI DPR sebut akan menggunakan bujet sekitar Rp178,3 triliun untuk tahap awal pembangunan IKN.

UU tersebut akan mengatur kekhususan Jakarta setelah dicabutnya status Daerah Khusus Ibukota (DKI) yang diatur dalam RUU Ibu Kota Negara.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai proyek IKN merupakan agenda pemerintah untuk membebaskan korporasi tambang dari tangggung jawab kerusakan lingkungan.

Dari Perpres tersebut, KSP mengklaim, nantinya tata kelola pemerintahan yang baik akan dilakukan.

Wagub Riza berharap Jakarta bisa menjadi daerah khusus seperti Aceh dan Yogyakarta.

Wahyu sebut sistem kebut-kebutan DPR & pemerintah dalam mengesahkan RUU IKN kontras dengan RUU lain yang memiliki urgensi publik.

Menkeu Sri Mulyani menyebut paket dana PEN 2022 Rp450 triliun belum dispesifikasi seluruhnya sehingga juga bisa dialokasikan untuk pembangunan IKN baru.

Dalam RUU IKN yang baru disahkan, Presiden tidak perlu berkonsultasi ke DPR untuk menentukan Kepala Otorita IKN yang pertama.

RUU IKN resmi disahkan menjadi UU dalam sidang paripurna DPR. Dari 9 fraksi di DPR RI, hanya Fraksi PKS yang menolak.

PKS menilai tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam bentuk DPRD di Ibu Kota Negara (IKN) baru bertentangan dengan UUD 1945.

RUU IKN mendapat dukungan dari 8 fraksi untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR. Hanya Fraksi PKS yang menolak hal tersebut.

Pansus RUU IKN sepakat bentuk pemerintahan di ibu kota negara baru berbentuk pemerintahan daerah khusus setingkat provinsi.