tirto.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menentukan pengesahan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) pada rapat paripurna hari ini, Selasa (18/1/2022).
Hal itu dilakukan setelah RUU IKN disetujui pada tingkat pertama dalam rapat Pansus IKN kemarin, Senin (17/1/2022). DPR, DPD dan pemerintah menyetujui RUU yang digagas Presiden Joko Widodo tersebut.
"Saya ingin meminta persetujuan kepada kita semua apakah RUU ini, RUU tentang IKN yang sudah kita bahas dapat kita setujui dan kemudian kita proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan DPR RI untuk dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat 2? Apakah bisa kita setujui?" ujar Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia dalam rapat di Kompleks Parlemen RI, Senin.
RUU IKN mendapat dukungan dari delapan fraksi untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR. Hanya Fraksi PKS yang menolak hal tersebut.
PKS menilai pembangunan ibu kota negara baru membutuhkan waktu lama dan pembiayaan yang besar, terlebih Indonesia masih dalam kondisi pandemi COVID-19.
Pembangunan IKN akan memakan anggaran Rp466,9 triliun: 20 persen atau Rp90 triliun berasal dari APBN; Rp252,5 triliun berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha; serta 123,2 triliun berasal dari swasta atau BUMN dan BUMD.
"Fraksi PKS DPR RI dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, menyatakan menolak Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya," ujar Anggota Pansus dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama dalam kesempatan yang sama.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Gilang Ramadhan
