Indeks Roy Suryo

Barang-barang yang belum dikembalikan Roy Suryo di antaranya gergaji, obeng, setrika, blender, kamera, sampai kasur berharga ratusan juta.

Kemenpora sudah pernah meminta Roy Suryo mengembalikan ribuan unit barang inventaris kementerian itu, pada 2016. Harga satuan barang-barang itu dari belasan ribu sampai ratusan juta rupiah.

Menpora Imam Nahrawi berencana menemui Roy Suryo untuk menyelesaikan polemik tentang aset.

Saat ditanya wartawan perihal kasus Roy Suryo yang belum mengembalikan barang-barang milik Kemenpora, Imam Nahrawi enggan berkomentar.

Sekjen Demokrat sudah bertemu Roy Suryo untuk memintanya menyelesaikan kasus aset Kemenpora.

Roy tetep berkelit atas tudingan belum mengembalikan barang milik negara meski Kemenpora sudah dua kali mengirim surat sejak Juli 2016.

Roy Suryo bantah menyimpan 3.226 aset Kemenpora dan menyebutnya sebagai fitnah.

"Harus dipelajari lebih dahulu ini harus hati-hati," kata Saut.

Kemenpora tagih 3.226 unit aset negara yang belum dikembalikan Roy Suryo.

Hasto menanggapi surat dari Kemenpora yang meminta Roy Suryo mengembalikan aset-aset mereka.

Demi menjaga nama baik partai dan kader, Roy Suryo diminta mengembalikan 3.226 unit aset milik Kemenpora.

Wakil Ketua Umum Demokrat, Syariefudin Hasan mengimbau Roy Suryo agar segera mengembalikan aset Kemenpora yang dianggap belum dikembalikan.

“Ya harus siap. Ditugaskan di manapun pasti siap,” ucap Roy.

Partai Demokrat secara serius menyatakan kesediaannya untuk mengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019.

Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan fokus di isu ekonomi di Pilpres 2019.

"Kalau itu diterima, konstelasinya saya yakin pasti akan berubah total. 20 persen mungkin jadi 0 persen, atau mungkin menjadi angka tengah, itu akan membuka jalan," kata Roy.

Achmad Baidowi menyatakan, wacana penggantian rumah dinas DPR dengan uang harus dipertimbangkan sebelum benar-benar direalisasikan.

"Saya termasuk Anggota DPR yang setuju dengan pernyataan Mendagri, artinya tidak setuju jika Pemerintah mengganti Rumah Dinas Anggota DPR dengan Uang (sewa) kembali."