Indeks Revisi Uu Pilkada

Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraeni menilai revisi Undang-Undnag UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah semakin mendesak. Pasalnya, tahapan pelaksanaan pilkada akan dimulai bulan Mei mendatang.

Majunya calon independen untuk turut bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang diharapkan bisa diterima oleh semua pihak.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Ade Komaruddin menepis anggapan rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk menjegal salah satu calon independen pada pilkada serentak 2017.

Presiden Jokowi sangat mengharapkan agar pembahasan revisi UU Pilkada bukan dilakukan hanya untuk menutupi kesalahan yang telah ada.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Republik Indonesia diminta untuk bergegas merampungkan pembahasan revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota atau UU Pilkada. Desakan tersebut dilontarkan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay.