Indeks Reshuffle Kabinet

Jokowi mengakui bahwa dirinya belum berpikir untuk mereshuffle kabinet meski PAN sudah merapatkan diri ke pemerintahan Jokowi.

Isu reshuffle kabinet Jokowi kembali mencuat. Namun perombakan kabinet ini dinilai lebih ke faktor  akomodir kepentingan politik, alih-alih suara publik.

Fadjroel menegaskan kewenangan pergantian menteri adalah wewenang penuh Jokowi selaku presiden.

Wasisto menilai potensi tukar guling jabatan menteri dari kader partai lain untuk PAN bertujuan menghindari kejenuhan di internal koalisi.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyebut perihal perombakan kabinet sepenuhnya kewenangan presiden.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ikut hadir dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan pengurus partai koalisi pendukung pemerintah.

Menjadi Menteri Investasi memungkinkan Bahlil punya wewenang membuat regulasi selayaknya Menteri, di samping posisi seperti saat menjabat Kepala BKPM.

Laksono Tri Handoko ditargetkan untuk mendapatkan investasi terkait dengan sektor Iptek khususnya yang berbasis biodiversitas dan sumber daya alam.

Dipercaya menjadi Mendikbudristek, Nadiem Makarim merasa dirinya kembali ke dunia riset dan teknologi.

Laksana Tri Handoko merupakan salah satu pionir & penggagas Grup Fisikawan Teoritik Indonesia serta Masyarakat Komputasi Indonesia.

PAN sudah lama mengindikasikan hendak gabung ke kabinet Jokowi. Kali ini keinginan tersebut kembali muncul seiring dengan isu perombakan kabinet.

Terkait isu reshuffle kabinet dalam waktu dekat, Seskab Pramono Anung mengatakan Presiden Jokowi justru melakukan kunjungan kerja ke daerah besok.

Moeldoko enggan berkomentar terkait kabar dirinya yang akan direshuffle.

Masuknya kalangan pengusaha dalam kabinet Jokowi, menurut Made Supriatma merupakan wujud plutokrasi dalam pengertian yang paling telanjang.

Keinginan para pengusaha yang ada di kabinet saat ini adalah mendorong masuknya investasi lebih banyak ke Indonesia, khususnya di sektor tambang.

Menag Yaqut tegaskan akan melindungi warga Syiah dan Ahmadiyah yang selama ini  didiskriminasi secara sistematis, salah satunya lewat aturan SKB 3 menteri.

Peneliti LIPI Wasisto menilai penunjukan Yaqut Cholil Qoumas jadi angin segar bagi kelompok minoritas. Bagaimana dengan FPI?

Ahmad Suaedy minta Menag Yaqut Cholil Qoumas segera membereskan aturan diskriminatif kepada kelompok minoritas, salah satunya SKB 3 Menteri soal Ahmadiyah.

Risma dinilai perlu mendeklarasikan pengunduran diri sebagai wali kota meski Kemendagri bilang jabatan lama gugur usai dilantik jadi menteri.

Halili menyebut terdapat beberapa langkah yang harus jadi prioritas Menag Yaqut, salah satunya adalah reformasi regulasi.