Indeks Remisi

MenkumHAM Yasonna H. Laoly menjelaskan remisi ini dimaknai sebagai penghargaan bagi narapidana yang telah sadar.

Hak remisi narapidana diberikan jika ia berkelakuan baik selama masa tahanan. Penjelasan lengkap tentang jenis dan syarat remisi akan dibahas di bawah ini.

Penjelasan arti remisi dalam konteks bebasnya 16 napi koruptor di HUT RI ke-78.

Yasonna berpesan kepada narapidana yang menghirup udara bebas setelah mendapat remisi agar tidak kembali menjadi warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Kunrat Kasmiri menyatakan, sebanyak 208 narapidana mendapat remisi Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah termasuk terpidana korupsi KTP-el Setya Novanto.

Tiga orang narapidana langsung bebas setelah menerima remisi dari Ditjenpas Kemenkumham.

Dicabutnya aturan ketat remisi koruptor di PP 99/2012 menjadi angin segar bagi pemerintah & DPR untuk merevisi UU Pemasyarakatan.

Remisi adalah pengurangan masa tahanan narapidana, berikut jenis-jenis dan syaratnya.

Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi kepada 168.916 orang narapidana di seluruh Indonesia.

Napi pidana umum dan tipikor memiliki hak sama untuk mendapatkan remisi. Padahal sebelumnya remisi bagi napi tipikor diatur ketat, berbeda dari napi umum.

Pemerintah memberikan remisi kepada para warga binaan sebagai bentuk apresiasi perubahan karakter warga binaan selama menjalani hukuman.

Pemberian remisi HUT RI ke-76 untuk Djoko Tjandra dan ratusan napi korupsi lain mendapat sorotan. Sejumlah pihak menilai janggal.

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan pemberian remisi bukan hanya amanat UU, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap anak.

Pemerintah memberikan Remisi Khusus (RK) Natal Tahun 2019 kepada 12.629 Narapidana pemeluk agama Kristen.

2.790 narapidana memperoleh remisi umum II atau bebas dari Menkumham Yasonna Laoly saat peringatan hari kemerdekaan Indonesia ke-74.

130.383 narapidana memperoleh remisi kemerdekan Republik Indonesia, 199.263 narapidana yang diusulkan mendapat RU tahun 2019.

Ombudsman menemukan bukti soal praktik pungli untuk fasilitas kamar tahanan hingga pengajuan remisi di Rutan Kelas II Depok. 

LBH Pers menyebut pencabutan remisi terhadap pembunuh wartawan tidak semata karena politis.

Menurut Bivitri, lawan politik Jokowi bisa menyerang dengan isu ini karena Susrama adalah mantan caleg dari PDIP, sebuah partai yang juga mengusung Jokowi.

Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menyatakan saat ini merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah untuk merevisi aturan tentang remisi.